SPcom SERANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Banten Menggugat (Kasibat) melakukan aksi demonstrasi di depan pintu masuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) pada Kamis (4/6/2021).
Massa aksi tergabung dari beberapa organisasi yang diantaranya adalah HMI Serang, GMNI Serang, Hima Persis Banten, Kumala Serang, KMS 30, PP IMC, HMB Ciputat, Permahi Banten, dan Himma Banten.
Dengan mengusung isu Mengawal Mega Korupsi Bersama: DPRD Mati di Ketiak WH-Andika, massa aksi mendesak Pemprov Banten untuk segera menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Banten yang saat ini ramai diperbincangkan seperti korupsi pengadaan lahan Samsat Malingping, korupsi dana hibah Ponpes, dan korupsi pengadaan masker.
Arman Maulana Rahman selaku Humas Kasibat menuturkan bahwa unras ini dilakukan atas aspirasi dari berbagai golongan dalam menyikapi mega korupsi di Banten.
“Aksi ini dilaksanakan dengan didasari 3 kasus mega korupsi di Banten. Hal ini menjadi catatan bagi kawan-kawan mahasiswa bahwasannya di tengah krisis ekonomi dan kesehatan, para pejabat di kawasan Pemprov Banten tidak memiliki rasa kemanusiaan dengan melakukan korupsi besar seperti saat ini”, tutur Arman.
Ia juga menilai anggota dewan sebagai wakil dari masyarakat yang terkesan tutup mata terhadap kejadian ini.
“Kita melihat bahwa DPRD Provinsi Banten tidak ada tanggung jawab maupun menggunakan fungsinya sebagai dewan untuk melakukan penyelidikan dan pengawasan dalam kasus mega korupsi ini”, tegasnya.
Dalam tuntutannya, massa Koalisi Banten Menggugat (Kasibat) menyuarakan 5 poin tuntutan, yakni:
- Kejati harus memeriksa Sekda dan Banggar Provinsi Banten
- Mendorong KPK untuk ikut serta mengusut tuntas kasus Mega Korupsi Provinsi Banten
- BPK RI harus evaluasi ulang Provinsi Banten terhadap pemberian WTP
- Segera gunakan hak interpelasi DPRD Provinsi Banten
- WH-Andika sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur harus bertanggung jawab atas terjadinya Mega Korupsi di Banten. (SP)
