SPcom BANTEN – Badan Pemantau Aset Negara Republik Indonesia (BPAN- RI) Kota Tangerang mendesak Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Banten segera membongkar skandal dugaan pengaturan lelang pengadaan ‘System Managed Service Digital Banking System’ Bank Banten.
Ketua BPAN-RI, Muhdi mengatakan, nilai proyek tersebut mencapai Rp 101 miliar. Meskipun sudah ada pemanggilan dari pihak Polda Banten terhadap pejabat Bank Banten, namun proses hukum kasus tersebut dinilai lambat.
“Suratnya tertanggal 9 September 2021, dan pemanggilan Rahmat Hidayat sebagai Humas Bank Banten diagendakan pada 13 September 2021. Namun hingga hari ini kami sebagai masyarakat yang merindukan proses hukum yang transparan dan berkeadilan belum melihat itu,” ujarnya, Selasa (8/2/2022).
Sementara Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Shinto Silitonga mengungkapkan, pihaknya dalam hal ini Subdit Tipikor Ditreskrimsus sejak Agustus 2021 telah melakukan rangkaian penyelidikan terkait pengadaan System Managed Service Digital Banking System yang dilakukan oleh Bank Banten.
“Penyelidikan telah memeriksa sebanyak enam orang saksi termasuk permintaan keterangan dari pihak Bank Indonesia,” tulisnya dalam siaran pers yang diterima Suryapagi.com, hari ini.
Dari penyelidikan, disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi atau perbuatan melawan hukum dalam peristiwa tersebut. Dimana pengadaan System Managed Service Digital Banking System Bank Banten berdasarkan pedoman SK No. 020/SK/Dir-BB/Vl/2017 pada Bank Banten.
“Sesuai hasil koordinasi serta permintaan keterangan dari pihak BI, disebutkan dalam keterangannya bahwa pengadaan di bank mengacu pada aturan bank masing-masing,” terangnya.
“Dan guna memberikan kepastian hukum, maka sejak 28 Oktober 2021, telah dilakukan penghentian penyelidikan karena penyelidik belum menemukan adanya perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara,” tambah Shinto dalam keterangannya.(SP)
