SPcom MEDAN – Seorang wanita bernama Pramela Agustina Siagian (34), didakwa dalam kasus pelanggaran UU ITE. Pramela duduk di kursi pesakitan karena mengajak orang lain ikut investasi di aplikasi Alimama.
Sidang dakwaan kepada Pramela digelar di PN Medan pada Selasa (8/2) kemarin. Perkara ini berawal saat Pramela mengajak korban bernama Siti Khadijah untuk investasi di Alimama pada tahun 2020 yang lalu.
“Pada tanggal 14 Agustus 2020 terdakwa dan saksi korban bertemu di Opal Coffee di Jln. T. Amir Hamzah No. 56 C Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan, dalam pertemuan tersebut terdakwa kembali menawarkan kepada saksi korban tentang bisnis Alimama dan menjelaskan tentang Jack Ma (pemilik Alibaba) dimana Alimama anak perusahaan Alibaba. Terdakwa juga ada menunjukkan aplikasi Alimama tersebut melalui handphonenya, dia menjelaskan tentang keuntungan yang sudah terdakwa dapat, dan menjelaskan kalau perusahaannya berpusat di Cina, bergerak di jasa periklanan dengan menaikan rating iklan suatu barang,” demikian isi dakwaan seperti dilihat detikcom dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan, Rabu (9/2/2022).
Saat itu Pramela menjelaskan keuntungan dari bisnis Alimama tersebut kepada korban. Korban yang tertarik kemudian melakukan investasi uangnya sebesar Rp 810 juta dalam tiga akun seperti yang diminta oleh terdakwa.
Usai melakukan investasi, korban pun memainkan aplikasi Alimama tersebut sesuai arahan dari terdakwa. Korban yang ingin melakukan penarikan uang di aplikasi itu sempat ditahan oleh terdakwa.
Pada 18 September 2020, korban menyampaikan kepada terdakwa soal berita negatif terhadap aplikasi Alimama. Namun saat itu terdakwa meminta korban untuk tetap tenang.
Pada 20 September 2020 aplikasi Alimama tidak bisa dibuka lagi oleh korban. Hal ini yang membuat korban melaporkan terdakwa ke polisi karena merasa dirugikan Rp 810 juta.
“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” tulis isi dakwaan. (SP)
