SPcom KOTA BATU – Agenda internasional Side Event ke-2 ‘Women Entrepreneurs as Key to Economic Inclusion’ 8-10 Maret 2022 yang digelar di Kota Batu, Jawa Timur menjadi tonggak sejarah untuk mengedepankan ekonomi perempuan penyandang disabilitas.
Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia menjelaskan sesuai arahan Presiden RI pada 3 Desember 2021 saat hari Disabilitas Internasional disebutkan bahwa implementasi atas kebijakan dan regulasi yang disahkan tersebut sangat penting.
Apalagi, saat pandemi Covid-19 ini menjadi tantangan yang luar biasa. Dipastikan, bahwa implementasi itu berjalan sesuai yang dilakukan oleh kementerian teknis sesuai peraturan pemerintah yang telah disahkan.
Menurut dia, pandemi Covid-19 ini justru menjadi peluang untuk menciptakan inovasi baru. Dan, untuk UMKM disabilitas mungkin baru, dimana banyak yang tidak melihat secara langsung bagaimana penyandang disabilitas ini bisa berdaya serta berkarya.
“Ini adalah momentum, melalui W20 ini kita mengkampanyekan bahwa perempuan penyandang disabilitas sebagai komplek terdepan menjadi bagian setiap implementasi yang disahkan oleh kebijakan dari pemerintah,” jelas dia, Selasa (8/3/2021) malam.
Oleh sebab itu, Angkie mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat saling bersinergi bersama membentuk lingkungan inklusif yang ramah disabilitas.
“Kita tahu, bahwa Indonesia tidak ramah penyandang disabilitas. Tapi, ini adalah momentum, pemerintah daerah saatnya bersinergi terhadap masyarakat komunitas,” ujar dia.
Terkait UMKM, sesuai dengan PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang rancangan induk disabiitas bahwa implementasi baik pemerintah bersinergi dengan pelaku usaha dan juga masyarakat apa saja.
Dijabarkan Angkie, yang dilakukan pertama oleh Pemerintahan Indonesia adalah pendataan profilisasi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas diantaranya, tuna rungu, tuna netra, tuna daksa, autisem, intelektual dan ganda.
“Ini adalah tantangan kita untuk mendata penyandang disabilitas sesuai dengan kategorinya, dan saat inilah momen tantangan kita saat pandemi adalah kita mulai untuk meneruskan pendataan yang sebelumnya kita secara terminologi menggunakan kata cacat diubah menjadi penyandang disabilitas. Jadi, saat UMKM ini ketika pendataan itu sudah terlihat secara profilisasinya maka kita akan melakukan asesment dan untuk sesuaikan dengan kemampuan,” urainya.
Disebutkan Angkie, 75 persen penyandang disabilitas kemampuannya adalah informal dibandingkan formal. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk mendukung penyandang disabilitas khusus perempuan untuk mandiri secara ekonomi dengan berwirausaha.
Sedangkan, dari Kementerian BUMN juga melihat ke daerah kota/kabupaten masing-masing provinsi untuk dibantu dengan pelatihan. Tidak hanya itu, kementerian teknis seperti sosial dan tenaga kerja juga berperan ketika penyandang disabilitas ini siap untuk diarahkan ke formal maupun informal.
“Secara formal, akan menyesuaiakan perusahaan yang menerima mereka, untuk informal kementerian BUMN komitmen untuk membantu permodalan, supaya tidak ketinggalan juga dilakukan mentoring sampai penyandang disabilitas ini siap semuanya. Jadi, tidak ditinggal begitu saja,” tegas Angkie.
Sementara, Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko mengatakan, bahwa pelaku UMKM di wilayah Kota Batu hampir 70 persen adalah kaum perempuan.
Mengenai perlakuan terhadap penyandang disabilitas sendiri, dia mengakui, bahwa pihaknya masih belum secara maksimal. Yang dibuktikan, salah satunya pembangunan fasilitas umum bagi penyandang diaabilitas.
“Fasilitas umum bagi penyandang disabilitas memang kita sangat kurang sekali. Penting yang kita buat adalah lintasan yang baru yaitu ramah disabilitas dan ramah perempuan. Ke depan, step by step kita peruntukkan yang lebih ramah lagi,” pungkas dia.(Putut)
