SPcom JAKARTA – Polemik terkait kucuran dana dari Pemerintah Provinsi Aceh untuk Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke-31 tanggal 22-25 Maret 2022 harus dilihat secara komprehensif. Pernyataan Pengamat Ekonomi Aceh Taufik A Rahim bahwa IDI memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) karena terlibat agenda politik pihak tertentu sangat picik.
Ini diungkapkan oleh Ketua Pengurus Pusat Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana MPN Pemuda Pancasila, dr Robbi Octadinata SpB, yang juga sebagai Anggota IDI Jakarta Pusat dan anggota Bidang Advokasi Persatuan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia (PABI).
Menurut Robbi, pendapat tersebut hanya parsial tidak melihat IDI dan peran dokter secara komprehensif.
“Dokter-dokter di negara ini sudah berjuang sejak awal persiapan kemerdekaan Indonesia, salah satunya Dr Sutomo,” ujarnya di sela kesibukan menjadi dokter ahli bedah dan memantau potensi bencana kesehatan di Kota Tangerang, Kamis (24/3/2022).
Bahkan, lanjut Robbi, untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat, seorang dokter harus melalui perjuangan panjang. Seperti harus menempuh pendidikan pre klinik, pendidikan klinik, mengabdi menjadi dokter PTT dan juga menempuh program internship.
“Belum lagi peran dokter di level kementrian, rumah sakit, puskesmas dan organisasi profesi di bawah IDI tidak terlepas dari Pengabdian bagaimana memajukan mutu para dokter dan perbaikan pelayanan kesehatan. Perlu diingat, bahwa di masa pandemi Covid-19 ini, sudah ribuan dokter dan nakes yang gugur dalam pengabdiannya,” tegas Anggota IDI Jakarta Pusat ini.
Robbi yang juga sebagai Ketua Pemuda Melayu DPW Banten menyatakan, Pemprov Aceh sangat peduli dengan peran dokter untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dan di sisi lain, Pemprov Aceh sadar bahwa Muktamar IDI ke-31 bisa berdampak luas terhadap perekonomian provinsi paling barat Indonesia itu.
“Ini menandakan keinginan dan kesiapan Pemerintah Aceh untuk terus berbenah di sektor kesehatan. Jumlah peserta Muktamar IDI di Aceh itu jumlahnya ribuan, kan otomatis meningkatkan perekonomian di sana. Yang paling terasa tingkat hunian hotel penginapan, belum lagi kuliner dan juga pariwisata,” jelasnya.
Sebelumnya Pengamat Ekonomi Aceh Taufik A Rahim mengkritik Pemprov Aceh yang melalui Dinas Kesehatannya memfasilitasi penyelenggaraan Muktamar IDI ke-31. Menurutnya dana tersebut seharusnya bisa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Dilihat dari lpse.acehprov.go.id, di Dinas Kesehatan Provinsi Aceh terdapat anggaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Dekorasi dan Pergelaran MUKTAMAR IDI). Dari pagu Rp 2 miliar, diputuskan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 1.998.012.500. Pemenang tender adalah PT. GIDONG BUMOE SEUJAHTERA dengan harga terkoreksi Rp. 1.927.761.000.
Dalam sambutan di muktamar tersebut, Ketum PB IDI Daeng M Faqih mengajak agar dokter meluruskan niat membantu masyarakat dan mendedikasikan diri pada pengabdian kemanusiaan.
“Terutama dokter di Aceh, jadikan ini momentum membantu segala upaya pelayanan yang ada di Aceh. Membantu pemerintah dengan pendekatan kolaboratif dengan semua stakeholder demi kemaslahatan, baik untuk dokter maupun masyarakat,” tandasnya.(Sp)
