SPcom JAKARTA – Pengurus Partai Buruh menyampaikan keluhan terkait masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari, ke Kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
“Masa kampanye 75 hari ini tidak adil kalau partai parlemen yang sudah ada ini sudah dikenal. Nonparlemen sebagian sudah dikenal, partai baru kan belum, tapi kan Undang-Undang Pemilu semua partai, mau partai baru, partai nonparlemen, partai parlemen semua diperlakukan adil dalam masa kampanye itu saja menjadi ukuran kami,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022).
Said Iqbal meminta Bawaslu mengawasi tahapan pemilu dengan sebaik mungkin. Dia juga mewanti-wanti Bawaslu terkait politik uang.
“Partai buruh menyampaikan kepada Bawaslu demokrasi yang sehat akan menghasilkan output anggota, kalau anggota maka bisa dipastikan kesejahteraan akan meningkat. Demokrasi yang sehat pemilu bersih, pemilu antiuang, dan pemilu jujur dan amanah, agar Bawaslu sebagai di samping KPU, DKPP memainkan pemilu yang antiuang,” katanya.
Said Iqbal juga mengatakan pihaknya akan mengajukan gugatan secara hukum. Dia menyebut kedatangan ke Bawaslu ini merupakan tahap awal.
“Semua temuan tadi maupun laporan akan kita tindak lanjuti, langkah pertama sebagai orang timur, assalamualaikum, kulonuwun, numpang lewat, kalau mereka tidak menindaklanjuti apa yang kita laporkan atau sebagai sebuah temuan yang tadi dijelaskan Bang Said Salahudin, tentu langkah-langkah hukum, gerakan. Ini bedanya nih, Partai Buruh partai gerakan, dia akan melakukan aksi-aksi terhadap aturan-aturan yang dirasakan menyimpang dari yang seharusnya,” katanya.
Dia mengatakan Partai Buruh akan menggelar aksi pada Rabu (15/6) di depan gedung DPR RI. Dia menyebut akan membawa 5 tuntutan.
“Aksi 15 Juni menolak masa kampanye dan KPU melakukan kesepakatan, bagaimana pemilu dalam tujuh partai baru. Kita menolak 75 hari kalau dipaksakan dan Bawaslu nampaknya memperdalam kampanye dan UU Pekerjaan Rumah Tangga dan kita akan bawa di 15 Juni besok, kami berbicara output didasari karena politik,” katanya.
Ada lima tuntutan yang akan disampaikan Partai Buruh pada demo 15 Juni 2022, yakni tolak revisi UU PPP, tolak omnibus law UU Cipta Kerja, tolak masa kampanye pemilu hanya 75 hari, sahkan RUU PPRT, dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO.
Sementara itu, Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin mengatakan kampanye Pemilu idealnya dilakukan sembilan bulan. Menurutnya, 75 hari kampanye terlalu pendek.
“75 hari itu, kami sudah kasih pasal-pasalnya argumentasi hukumnya kepada Bawaslu tadi sebagaimana juga ini sebetulnya sudah kami sampaikan ke KPU 9 Juni 2022, yaitu dalam konstruksi Undang-Undang Pemilu itu bisa di-set ya, setting idealnya itu 9 bulan masa kampanye kenapa jadi 75 hari? Kalaupun dipotong-potong itu masih terkejar 7 bulan sehingga paling sedikit 7 bulan bisa sampai 9 bulan. Pemilu 2009 itu juga 9 bulan lebih ya belum pernah ada Pemilu yang sependek ini,” katanya.
“Pernah ada sebulan itu pilkada lain pesertanya kan cuma beberapa calon, ini kan luar biasa partainya calonnya dan sebagainya. Nah terhadap hal ini kami minta bahwa jangan boleh, tidak boleh KPU itu menetapkan masa kampanye atas permintaan DPR seperti disampaikan Presiden,” sambungnya.
Salahudin menjelaskan perbedaan temuan dan laporan. Menurutnya, apa yang disampaikan Partai Buruh ke Bawaslu dikategorikan sebagai temuan.
“Tiga hal yang kami sampaikan itu ini hal yang sudah tidak perlu dibuktikan, sesuatu yang semua orang sudah tahu, orang UU-nya begini peraturan KPU-nya begini, nggak perlu alat bukti macam-macam. Oleh sebab itu, kalau kami sampaikan sebagai laporan seolah-olah nanti Bawaslu dianggap nggak bekerja, Bawaslu nggak ngawasin nih? Nggak tahu itu ada pelanggaran, maka kami dorong Bawaslu untuk membuat ini sebagai kategorinya temuan dari Bawaslu atas informasi awal dari Partai Buruh,” katanya. (SP)
