SPcom JAKARTA – Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Ismail, menyatakan bahwa pihaknya telah mengatur jadwal rapat kerja bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasar Jaya membahas dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) DKI 2020 era kepemimpinan Anies Baswedan.
Ismail menyampaikan rapat kerja tersebut direncanakan berlangsung pada Februari 2023 mendatang. Mengingat jadwal rapat kerja di Januari 2023 sudah penuh.
“Timing-nya kemungkinan di Februari. Karena januari sudah penuh. Pertengahan ke atas (Februari) karena sampai dengan pertengahan Februari itu sudah ada,” kata Ismail, Senin (16/1/2023).
Kendati dugaan korupsi bansos terjadi di 2020, menurut Ismail di tahap awal pihaknya hanya akan memanggil Direktur Utama (Dirut) Pasar Jaya yang saat ini menjabat untuk dimintai penjelasannya.
“Kalau dari Komisi B di tahap awal paling dengan dirut yang existing ya,” ungkap dia.
Dirut Pasar Jaya, kata dia bakal dimintai keterangan terkait hasil audit penyaluran bansos DKI 2020. Dia menyebut dugaan kasus yang terjadi di masa lampau masuk ranah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Iya, penjelasannya. Karena kalau yang lama itu udah masuk ranah dari inspektorat, BPKP, dan KPK, kalau mungkin memang terindikasi kuat adanya korupsi,” jelas dia.
Selain Pasar Jaya, Ismail menyebut pihaknya juga menjadwalkan rapat kerja dengan memanggil PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Pembangunan Jaya Ancol hingga Direktorat Lalu Lintas pada Februari 2023 mendatang.
“Jadi ini dengan Jakpro, Ancol, MRT, Transjakarta, itu yang sudah masuk schedule sampai pertengahan Februari. Diselang-selingi dengan SKPD. Ada lagi nanti dengan Direktorat Lalu Lintas, terkait dengan ETLE,” ungkap dia. (SP)
