SPcom BENGKULU – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu akan melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tahun anggaran 2023.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Rusdy Sofyan menjelaskan, pengawasan ini bertujuan agar program-program kegiatan yang dibuat oleh Pemda, sesuai dengan prioritas dan ukuran kinerja target yang ditetapkan.
“Termasuk dengan pengelolaan anggaran guna menunjang program yang telah ditetapkan,” ujarnya, Senin (6/2/2023).
Beberapa permasalahan yang ditemui oleh BPKP adalah ketidakjelasan tujuan serta target yang ingin dicapai. Sehingga tidak ada tolak ukur apakah program tersebut berhasil atau tidak.
“Kenapa harus dilakukan evaluasi anggaran, karena anggaran semakin terbatas, tuntutan masyarakat semakin kompleks. Kita tidak bisa lagi seperti juragan, sudah harus melayani masyarakat. Penyerapan anggaran tinggi, tetapi hasil yang dirasakan masyarakat tidak optimal,” papar Rusdy.
Rusdy mengatakan, bahwa Provinsi Bengkulu merupakan salah satu Pemda yang kooperatif dan mau mendukung evaluasi perencanaan. Sekaligus menindak lanjuti hasil yang diberikan oleh BPKP.
“Provinsi satu, lalu ada dua kabupaten/kota, ada Bengkulu Tengah, lalu Kepahiang. Ya kita berharap komitmen dari kepala daerah dan OPD nya untuk menindaklanjuti hasil ini,” jelas Rusdy.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mendukung dilakukannya evaluasi ini.
“Karena ada kemungkinan adanya kekurang tepatan perencanaan untuk mencapai output nya maka nanti akan di-review, akan dibenahi oleh BPKP. Juga dari sisi penganggaran, misalnya tidak tepat atau terlalu besar biaya programnya maka akan dibenari oleh BPKP,” jelas Hamka.(Andi)
