SPcom JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut menyatakan dukungan untuk cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka, viral di media sosial. Menanggapi hal itu, Cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyerukan kepada Timnas AMIN yang ada di pusat maupun di daerah untuk melaporkan hal tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Ya yang pertama saya minta timnas yang ada di pusat maupun daerah untuk mengadukan ini ke Bawaslu,” kata Cak Imin kepada wartawan di sela-sela kampanye di Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/1/2024).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga berharap kementerian terkait menertibkan aparatnya agar tak terlibat politik praktis di Pemilu 2024. Cak Imin bahkan berharap peristiwa itu mendapatkan atensi khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kedua, saya minta kepada Menteri Dalam Negeri, minta juga kalau perlu Presiden untuk kembali menertibkan seluruh aparatnya untuk bersikap netral,” ucap Cak Imin.
Pasalnya, Cak Imin meyakini sikap netral aparat bakal menjamin Pemilu yang adil. Menurut Cak Imin, peristiwa semacam ini mencoreng masa depan bangsa.
“Sekali lagi, sikap netral anda menyelamatkan pemilu, kalau pemilu tercoreng, masa depan bangsa kita terganggu,” ujarnya.
Sebelumnya, beredar video sejumlah orang yang mengenakan seragam Satpol PP mendukung calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun X, @pemilunetwork.
Dalam video, sejumlah orang yang mengenakan seragam Satpol PP itu mengaku sebagai anggota Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Mereka menyebut Gibran sebagai pemimpin muda di masa depan.
“Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari forum komunikasi bantuan polisi pamong praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka, terima kasih,” ucap salah satu orang berseragam Satpol PP dalam video.
Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Kabupaten Garut, Tubagus Agus Sofyan membenarkan bahwa sejumlah orang tersebut merupakan anggotanya.
Namun, status seluruh pegawai dalam video bukan aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). (SP)
