SPcom JAKARTA – Aliansi Mahasiswa Bungo Jakarta (AMBJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung RI pada Rabu (9/10) lalu. Mereka menuntut penegak hukum untuk segera mengusut dugaan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan Bupati Bungo. Aksi tersebut dipimpin oleh Supriyaei Kando sebagai koordinator lapangan.
Secara khusus, massa AMBJ menuntut Kejaksaan Agung untuk memeriksa kepemilikan ribuan hektar kebun kelapa sawit yang diduga tidak dilaporkan dengan benar dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) oleh Bupati.
AMBJ juga menyatakan kekhawatiran terhadap dugaan aset ilegal milik Bupati Bungo yang tersebar di Dusun Empelu, Dusun Mangun Jayo, dan Dusun Tanjung Agung. Mereka mendesak agar seluruh kekayaan Bupati diaudit secara menyeluruh, termasuk aset yang tidak tercantum dalam LHKPN.
“Kami meminta Kejaksaan Agung bersama KPK untuk segera turun tangan dan menyelidiki dugaan pencucian uang serta penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Bungo. Kepemilikan lahan dan aset-aset lain yang mencurigakan ini harus segera diusut,” ujar Supriyaei Kando.
Berdasarkan data KPK, korupsi di tingkat kepala daerah masih menjadi masalah serius. Sejak tahun 2004, sebanyak 253 kepala daerah telah terjerat kasus korupsi, dengan modus umum berupa suap, jual beli jabatan, dan pengadaan barang serta jasa.
Aksi ini berlangsung damai dengan diikuti oleh puluhan mahasiswa yang berharap agar Kejaksaan Agung mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti laporan dan dugaan korupsi yang mencuat di Kabupaten Bungo.
AMBJ menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.
“Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Penegak hukum harus memastikan bahwa hukum berlaku bagi siapa saja, termasuk pejabat daerah,” tutup Supriyaei Kando. (SP)
