SPcom JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah bakal menghentikan impor empat komoditas pangan mulai 2025 ini. Keempat komoditas tersebut yakni beras, jagung, gula dan garam.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui agar tak ada lagi kegiatan impor beras, jagung, gula, hingga garam pada 2025.
Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di Istana Negara dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Direktur Perum Bulog Wahyu Suparyono terkait dengan swasembada pangan, Senin (30/12/2024).
“Alhamdullilah dalam ratas yang pertama kami sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras, ya pak Mentan ya? tahun depan, tida impor beras, jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” kata Zulhas, Senin (30/12/2024).
Zulhas mengatakan komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025 ini.
Upaya penghentian impor ini guna mencapai visi swasembada pangan yang menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target pada 2029 tapi ini dimajukan ke 2027.
Diberitakan sebelumnya, Menko Pangan Zulhas menyatakan pemerintah tidak akan melakukan impor beras hingga jagung pada 2025. Hal ini dilakukan untuk mendukung swasembada beras nasional.
“Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini,” kata Zulkifli Hasan saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis stok beras dalam negeri aman meski pemerintah memutuskan tidak melakukan impor beras pada 2025.
Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menyampaikan, saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai pemerintah dalam hal ini Perum Bulog sekitar 2 juta ton. (SP)
