SPcom JAKARTA – Ribuan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ guna mendesak pertanggungjawaban pemerintah terkait situasi negara yang diklaim semakin memburuk. Demonstrasi ini rencananya akan digelar selama dua hari, mulai Senin (17/2/2025) hingga Selasa (18/2/2025).
Aksi ‘Indonesia Gelap’ berpusat di area Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.623 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan, menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.
Selagi para mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa, Jalan Medan Merdeka Barat yang berlokasi di dekat Istana Negara ditutup menggunakan beton untuk menghalang
Di media sosial, tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di platform X. Sebagian besar pengguna X mengungkapkan keresahan mereka terkait kondisi Indonesia terkini.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dalam unggahan di X menyebut ‘banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut’. Dalam unggahannya, mereka juga menyematkan sejumlah tuntutan.
Sedikitnya, terdapat lima tuntutan utama yang disuarakan oleh BEM UI. Pertama adalah mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Koordinator Aksi UI, Muhammad Rafid Naufal Abrar, menilai kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh Kementerian dan lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Tuntutan kedua adalah mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.
Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.
Lalu tuntutan keempat, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
Adapun tuntutan kelima, para mahasiswa mendesak pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam aksi di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, mengutip BBC Indonesia, seorang orator mahasiswa menentang sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto.
“Akibat kebijakan pemerintah, ada anak yang terpaksa putus kuliah karena orang tuanya di-PHK. Derasnya hujan sore ini adalah tanda derasnya tangisan petani-petani dan nelayan-nelayan yang digusur akibat PSN-PSN dari rezim ke rezim,” serunya.
Seorang mahasiswa bernama Sarah dari UPN Veteran Jakarta juga menyuarakan keresahannya dalam demonstrasi tersebut.
“Keresahan kami salah satunya adalah efisiensi dana pendidikan yang dipotong cukup besar, tapi peruntukannya tidak jelas. Contohnya ada penambahan stafsus karena dia dekat dengan presiden. Lalu kemarin kebijakan elpiji 3 kilogram yang membuat sengsara kaum miskin,” paparnya.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkap sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi ‘Indonesia Gelap’, disebar di sekitar Bundaran Patung Kuda di kawasan Monas hingga di depan Istana Negara. (SP)
