SPcom BENGKULU UTARA – Pemotongan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara yang dipimpin oleh Ns. Anik Khasyanti masih menjadi sorotan publik. Dugaan pemotongan anggaran sebesar 15% dan 5% ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD pada 15 Januari lalu.
Selain itu, proyek pembangunan Labkesda yang mangkrak akibat pemutusan kontrak—dengan nilai proyek mencapai miliaran rupiah—juga menjadi perhatian serius.
Ketua Komisi I DPRD, Hasdiansyah, menyatakan kesiapan pihaknya untuk membawa temuan ini ke aparat penegak hukum. Namun, langkah tersebut membutuhkan rekomendasi dari Ketua DPRD, Parmin.
“Temuan ini akan kami bawa ke ranah hukum jika sudah mendapatkan rekomendasi dari Ketua DPRD,” ujar Hasdiansyah.
Namun, rekomendasi yang diajukan Komisi I justru dikembalikan oleh Ketua DPRD dengan alasan dokumen yang diserahkan belum lengkap dan masih memerlukan kajian lebih lanjut.
“Dokumen yang diserahkan belum lengkap, terutama dasar hukum serta pernyataan yang harus jelas sumbernya dan berimbang kebenarannya,” ujar Ketua DPRD, 4 Februari 2025.
Langkah Ketua DPRD yang masih melakukan kajian mendalam menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Publik pun bertanya-tanya, apakah unsur pimpinan DPRD Bengkulu Utara memiliki kewenangan seperti penyidik tindak pidana korupsi sehingga memerlukan dokumen yang begitu lengkap?
Hingga saat ini, masyarakat masih menanti sikap tegas dari pimpinan DPRD Bengkulu Utara terkait permasalahan ini.
Ketua DPRD Belum Beri Klarifikasi
Upaya konfirmasi dari media telah dilakukan berulang kali, namun Ketua DPRD belum dapat ditemui di kantornya. Melalui pesan singkat WhatsApp, ia menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di Jakarta untuk menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara di Tugu Monas.
“Iya, saya sedang di Jakarta menghadiri acara pelantikan,” ujarnya singkat pada, 20 Februari 2025.
Kasus pemotongan anggaran dan proyek mangkrak ini terus memicu perhatian publik. Masyarakat Bengkulu Utara berharap agar pihak DPRD bersikap transparan dan akuntabel dalam menyikapi persoalan ini.
Diharapkan, Ketua DPRD segera mengambil sikap tegas untuk menjawab keresahan publik dan mencegah timbulnya spekulasi negatif. (YG4)
