SPcom JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua KKIP, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Desa 2025 yang diselenggarakan oleh DPP Desa Bersatu, Selasa (18/3/2025).
Dalam sambutannya, Dudung mengapresiasi tema yang diusung dalam Rakornas, yakni “Dukungan Desa Terhadap Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran: Komitmen Desa dalam Menyukseskan Program Koperasi Desa Merah Putih”.
Menurutnya, desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional dan memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Nilai-nilai desa merupakan cerminan kepribadian nasional yang turut melahirkan Pancasila. Desa juga memiliki sejarah panjang sebagai basis perjuangan dalam merebut kemerdekaan Indonesia.
Dudung menekankan pentingnya kewaspadaan nasional dan memperkuat pertahanan hingga ke tingkat desa. Ia mengingatkan bahwa ancaman di masa depan semakin kompleks dan berbasis teknologi.
Dudung berharap kerja sama antara DPP Desa Bersatu dan berbagai pihak dapat terus diperkuat dalam berbagai program strategis.
Ketua Umum DPP Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Dudung dalam pembukaan Rakornas Desa 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Asri Anas juga menegaskan bahwa Desa Bersatu merupakan wadah yang menaungi delapan organisasi desa nasional, yakni:
- Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI),
- Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI),
- Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABDSI),
- Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional Indonesia (ABPEDNAS),
- Pengurus Pusat Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PP PPDI),
- Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI),
- Komunitas Purnabakti Kepala Desa serta Lurah Seluruh Indonesia (KOMPAKDESI),
- Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara).
Dengan jaringan yang menjangkau 75.256 desa di seluruh Indonesia, Rakornas Desa 2025 dihadiri sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, perangkat desa, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan desa dari 37 provinsi, 416 kabupaten, dan 18 kota.
