“Harus ada mekanisme yang adil dan berimbang. Jangan sampai niat baik melindungi hak cipta justru merusak interaksi budaya dan menekan dunia usaha,” tegas Once
SPcom JAKARTA – Penyanyi sekaligus anggota DPR RI, Once Mekel, angkat suara soal kisruh pemungutan royalti lagu yang kini mulai merambah sektor industri kuliner dan pariwisata. Ia menilai sistem yang ada saat ini belum berpihak pada keadilan,baik bagi pencipta lagu maupun pelaku usaha, dan menyerukan reformasi menyeluruh demi menjaga ekosistem budaya nasional.
“Harus ada mekanisme yang adil dan berimbang. Jangan sampai niat baik melindungi hak cipta justru merusak interaksi budaya dan menekan dunia usaha. Tarif royalti perlu dievaluasi secara serius,” ujar Once. Menurut Once, ketentuan soal royalti sudah diatur sejak 2016 melalui undang-undang dan keputusan menteri, namun belum pernah diperbarui sebagaimana mestinya.
Padahal, kata dia, regulasi mewajibkan evaluasi setiap dua tahun sekali agar tetap relevan. “Harusnya LMKN dan PHRI duduk bersama, rembuk soal tarif yang wajar. Setelah itu baru direvisi. Ini menyangkut keadilan bagi semua pihak,” jelasnya. Lebih dari sekadar soal tarif, Once menekankan pentingnya pembenahan sistem secara menyeluruh.
Ia mendorong penggunaan teknologi digital untuk memastikan distribusi royalti berlangsung transparan dan akurat. “Kita butuh sistem digital monitoring yang andal. LMKN harus bisa melacak secara jelas pemakaian lagu di hotel, restoran, dan tempat lain. PDLM juga perlu dirapikan agar data lagunya akurat,” tambahnya.
Once juga menyoroti perlunya revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta, yang dinilai belum mampu memberi perlindungan optimal terhadap karya budaya, termasuk musik. “Revisi UU Hak Cipta harus kita dorong terus. Sudah masuk prolegnas prioritas, tapi pelaksanaannya harus melibatkan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Hukum, dan semua pemangku kepentingan,” pungkasnya. (SP)
