SPcom SUMUT — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo bersama tokoh lintas agama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) bersatu untuk menjaga kondusivitas wilayah menjelang rencana demonstrasi pada Rabu, 3 September 2025. Pertemuan koordinasi ini digelar di Kabanjahe, Senin (1/9), sebagai langkah antisipasi agar aksi massa tetap berjalan aman dan tertib.
Acara penting ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Selain itu, hadir pula perwakilan dari berbagai elemen masyarakat seperti Ketua PD Muhammadiyah Karo, Wakil Ketua PCNU Karo, serta pimpinan DPD Pujakesuma dan Paguyuban Wargi Sunda Kabupaten Karo.
Dalam pertemuan tersebut, para pihak sepakat untuk tidak terlibat dalam aksi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Kepala Kejaksaan Negeri Karo mengimbau seluruh tokoh agama dan pimpinan ormas agar memberikan pemahaman kepada anggotanya tentang pentingnya menjaga ketertiban umum.
Mendukung Aspirasi, Menolak Anarkis
Senada dengan itu, Jono S. Brahmana, Sekretaris DPD Pujakesuma Karo yang juga dikenal sebagai Kopral Jono, mengajak seluruh anggota Pujakesuma untuk tidak terprovokasi atau terlibat dalam tindakan anarkis.
“Sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, kami memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban umum. Kami mendukung penyampaian aspirasi, tetapi harus sesuai koridor hukum,” tegas Jono.
Ia menambahkan, menjaga kondusivitas Karo adalah kunci keberlanjutan pembangunan daerah. Jono juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat Karo sebagai identitas bersama saat menyampaikan pendapat.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama dari semua pihak yang hadir untuk menjaga Kabupaten Karo tetap damai, tertib, dan aman. Pemkab Karo dan seluruh elemen masyarakat berjanji untuk terus menciptakan lingkungan yang kondusif demi kepentingan dan kenyamanan warga. (Akorta)
