SPcom JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pascamunculnya kasus keracunan massal di beberapa daerah. DPR memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Puan menyatakan, evaluasi harus dilakukan secara total mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari standar dapur produksi (SPPG), proses distribusi, hingga pengawasan di sekolah penerima.
“Dalam fungsi pengawasannya nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang mana ada masalah. Misalnya di dapur-dapur MBG atau di sekolah penerima, sehingga bisa terlihat sebenarnya masalahnya ada di mana,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/9/2025).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan tujuan evaluasi adalah mencari akar persoalan agar kasus keracunan tidak terulang, bukan untuk saling menyalahkan.
“Evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” tegasnya.
Puan mengingatkan bahwa program MBG merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa dan harus dijaga keberhasilannya melalui pengawasan ketat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPR, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan penyedia layanan makanan.
“Keamanan dan kualitas gizi harus menjadi prioritas. Program ini adalah investasi bagi generasi masa depan, jangan sampai tercederai oleh kelalaian teknis,” tutupnya. (Badar)
