SPcom LAMPUNG – Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI dan Universitas Lampung (Unila) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di bidang kajian akademik ketatanegaraan. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, dan Rektor Unila, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, di Gedung Fakultas Hukum Unila, Senin (20/10/2025).
Kerja sama ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara lembaga negara dan perguruan tinggi dalam pengembangan riset, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan demokrasi konstitusional.
Siti Fauziah menegaskan, kolaborasi ini adalah implementasi tugas konstitusional MPR untuk mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta menyerap aspirasi publik sebagai bahan penyempurnaan sistem.
“Kebersamaan kita hari ini bukan sekadar kegiatan akademik, tetapi ikhtiar kolektif untuk memperkuat demokrasi konstitusional dan memperkaya praktik ketatanegaraan,” ujar Siti Fauziah.
Acara penandatanganan ini dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) bertema Kajian Akademik Reformulasi Peran MPR Dalam Menguatkan Pelaksanaan Demokrasi Substantif.
Siti Fauziah menekankan, kajian ini tidak bertujuan mengembalikan supremasi MPR seperti era pra-reformasi, melainkan menata ulang fungsi dan orientasi MPR agar lebih relevan dengan prinsip demokrasi substantif. Ia berharap, penelitian mendalam dan independen dari Unila dapat memastikan keputusan politik MPR berlandaskan kajian ilmiah, bukan kompromi politik sesaat.
Rektor Unila, Prof. Lusmeilia Afriani, menyambut baik kerja sama yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, peningkatan kompetensi SDM, serta kegiatan ilmiah. Ia berharap sinergi ini melahirkan gagasan yang menjadi pijakan nyata bagi perbaikan sistem ketatanegaraan ke depan.
