SPcom JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menetapkan target ambisius bagi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Dalam Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahannya, Presiden meminta Kementerian Haji dan Umrah bekerja keras menurunkan biaya haji dan memangkas waktu tunggu keberangkatan jemaah menjadi 26 tahun.
Saat memimpin sidang di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10), Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, untuk mengkaji penurunan biaya haji melalui efisiensi anggaran dan pelaksanaan yang bersih.
“Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka. Saya minta biaya haji harus terus turun. Ya, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” kata Presiden Prabowo.
Selain menargetkan efisiensi biaya, Kepala Negara juga menginginkan percepatan drastis waktu tunggu haji. Dari rata-rata saat ini yang mencapai 40 tahun, Prabowo menargetkan angka tersebut dapat dipangkas menjadi 26 tahun.
Pembentukan Kementerian Haji dan Peluang Kampung Indonesia
Prabowo optimistis dua target tersebut dapat direalisasikan, terutama setelah pemerintah membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Kementerian ini dibentuk sebagai respons atas permintaan Pemerintah Arab Saudi yang menilai urusan haji harus ditangani oleh pejabat setingkat menteri.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena dia bilang, ‘Kami urusan haji adalah Menteri Haji. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oh, ini Kepala Badan’. Enggak, dia maunya menteri. Apa boleh buat, kita menyesuaikan,” jelas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengungkapkan adanya terobosan diplomatik dengan Arab Saudi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pemerintah Arab Saudi mengubah undang-undang mereka dan menyetujui negara asing dapat membeli lahan di Tanah Suci.
Berkat pendekatan yang intensif, Pemerintah Arab Saudi menyetujui rencana Indonesia untuk membangun Kampung Indonesia di Kota Mekah. Arab Saudi bahkan menawarkan sejumlah lahan strategis yang lokasinya tidak jauh dari Masjidil Haram.
Namun, pembelian lahan tersebut harus melalui lelang terbuka yang diikuti oleh sekitar 90 entitas lain.
“Waktu kemarin saya ketemu Menteri Luar Negerinya, saya dibilang, ‘Pak, ini ada lelang ditutup tanggal 30 Oktober. Tapi yang daftar lelang ada berapa ribu ya, sudah? Oh, 90 entitas lain yang juga bidding lahan yang kita inginkan. 90, ya?’ Mudah-mudahanlah, mungkin Menteri Agama nanti pimpin doa khusus,” tutup Prabowo.
