SPcom JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengingatkan bahwa perjuangan kepemimpinan perempuan di Indonesia belum usai. Ia menilai, narasi kepemimpinan perempuan perlu segera direkonstruksi ulang mengingat tantangan di bidang emansipasi, pendidikan, dan kesenjangan gender masih menjadi “pekerjaan rumah” (PR) yang berulang.
Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Forum Diskusi Denpasar 12 edisi ke-252, Rabu (22/10/2025), yang mengusung tema “Menuju 100 Tahun Kowani dan Peringatan 80 Tahun PBB”. Diskusi ini menyoroti refleksi peran Kowani (Kongres Wanita Indonesia) dan PBB dalam menciptakan dunia yang setara.
“Setiap saat rasanya kita masih menghadapi PR (pekerjaan rumah) yang itu-itu terus,” tegas Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.
Rerie, yang juga Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, menekankan bahwa perjuangan perempuan Indonesia telah dimulai sejak zaman kolonial dan puncaknya ditandai dengan deklarasi Kowani pada tahun 1928.
Ketua Umum Kowani, Nannie Hadi Tjahjanto, melihat momen ini sebagai kesempatan introspeksi. Ia menyerukan agar kepemimpinan perempuan tidak hanya terbatas pada peran domestik, tetapi juga meluas menjadi ibu bangsa yang mampu melahirkan keadilan berkelanjutan.
“Ke depan, perempuan Indonesia bukan sekadar ibunda, tapi juga harus bisa menjadi ibu bangsa. Ke depan perempuan Indonesia tidak boleh ada lagi yang menjadi korban pelecehan seksual, dan kurir narkoba,” ujar Nannie.
Senada, Dosen Sejarah UGM, Dr. Mutiah Amini, menegaskan bahwa hampir 100 tahun perjalanan kepemimpinan perempuan, permasalahan sosial yang dihadapi cenderung tidak berubah. Fanda Puspitasari, Feminis Muda dari Institut Sarinah, menambahkan bahwa Kowani perlu kembali ke jalur politik etik dan praktis demi bangsa, serta merangkul generasi muda perempuan sebagai sumber daya besar.
Perwakilan UN Women di Indonesia, Ulziisuren Jamsran, menyoroti bahwa di usia PBB ke-80, dunia masih menghadapi berbagai masalah global yang berdampak pada perempuan, termasuk isu teknologi, kemiskinan, dan lingkungan hidup. Solusi yang ditawarkan adalah melalui politik, kebudayaan, dan keadilan sosial yang memberikan kesempatan setara.
Sementara itu, Rita Serena Kolibonso dari Komisi Kejaksaan RI mengingatkan bahwa tingginya angka kematian ibu dan maraknya kasus kekerasan serta persekusi terhadap perempuan harus diatasi.
Menutup diskusi, Wartawan Senior Saur Hutabarat memberikan contoh inspiratif dari Jepang yang baru-baru ini memilih perdana menteri perempuan.
“Jepang menjadi pembelajaran bahwa perempuan Indonesia dapat memiliki pemimpin tertinggi dalam waktu yang tidak terlalu lama apabila menggerakkan seluruh energi,” tutup Saur.
