SPcom MANADO – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menilai pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 harus menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah untuk mencari sumber pembiayaan pembangunan secara mandiri. Strategi yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto ini menunjuk obligasi daerah sebagai opsi pembiayaan alternatif paling rasional.
“Presiden mulai melatih daerah untuk mandiri. Daerah jangan hanya mengandalkan anggaran dari pusat. Salah satu alternatif pembiayaan pembangunan adalah obligasi daerah,” ujar Mekeng.
Pernyataan tersebut disampaikan Mekeng saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Nasional bertema “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Rabu (19/11/2025).
Ketua Badan Anggaran MPR RI itu memperingatkan, tanpa sumber pembiayaan lain, pertumbuhan ekonomi daerah dikhawatirkan melemah dan berdampak negatif pada ekonomi nasional.
Libatkan Publik Melalui Investasi
Mekeng menambahkan, obligasi daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, tetapi juga sebagai instrumen investasi baru bagi masyarakat.
“Publik bisa menjadikan obligasi daerah sebagai alternatif investasi selain deposito atau saham. Masyarakat diajak berpartisipasi membangun daerah,” katanya.
Ia meyakini setiap daerah memiliki potensi untuk menerbitkan obligasi, sebab mereka kaya akan potensi ekonomi seperti tambang, emas, dan pariwisata. Ketergantungan pada pusat dinilai menjadi penghambat utama.
Mekeng menekankan, sebelum menerbitkan obligasi, Pemda wajib membenahi tata kelola keuangan dan memastikan pembukuan yang rapi serta aparat yang kompeten.
DPR RI sendiri memberi perhatian besar terhadap wacana ini dan membuka peluang untuk membentuk regulasi atau undang-undang khusus terkait obligasi daerah. Setelah Sulut, kegiatan serupa akan berlanjut di Yogyakarta, Kalimantan Timur, NTT, Papua, dan Sumatera Utara.
