SPcom JAKARTA — Fraksi Partai Golkar MPR RI menegaskan kembali arah dan strategi pembangunan nasional melalui rapat evaluasi akhir tahun yang dipimpin Ketua Fraksi, Melchias Markus Mekeng, di ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Rapat tersebut menjadi momentum untuk meninjau capaian agenda, program, serta inisiatif kebijakan yang telah dijalankan sepanjang 2025. Mekeng menuturkan, evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar langkah fraksi tetap relevan dengan kebutuhan bangsa dan selaras dengan dinamika politik nasional. Salah satu fokus pembahasan adalah kajian anggaran pendidikan dan pengembangan konsep obligasi daerah.
“Kami sudah melakukan pembahasan tentang anggaran pendidikan, dan sekarang kami memulai pendalaman mengenai obligasi daerah,” ujarnya.
Pendidikan Jadi Prioritas Pengawasan
Menurut Mekeng, pendidikan tetap menjadi sektor prioritas Fraksi Golkar. Pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional. Kajian yang dilakukan sepanjang tahun akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran dan mendukung pemerataan akses pendidikan.
Ia juga menegaskan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong kemandirian daerah.
“Terjadi perubahan yang cukup signifikan setelah Pak Prabowo memimpin negara ini. Beliau menginginkan daerah mandiri membangun wilayahnya, karena pusat juga membutuhkan anggaran untuk pembangunan,” kata Mekeng.
Dampak Revisi UU HKPD dan Dorongan Obligasi Daerah
Fraksi Golkar juga menyoroti perubahan struktur keuangan daerah setelah revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Perubahan skema Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak lagi berbasis penerimaan negara dinilai menjadi tantangan bagi daerah dalam mengelola anggaran.
“Dengan perubahan undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah berubah. DAU tidak lagi berpatokan pada penerimaan negara, sehingga struktur anggaran daerah ikut berubah. Karena itu, Fraksi Golkar menginisiasi kajian penerbitan undang-undang terkait obligasi daerah,” jelasnya.
Untuk memperkaya kajian tersebut, fraksi telah menggelar sarasehan di dua daerah dan berencana melanjutkan kegiatan serupa di Jawa Barat pada Desember. Dialog dengan akademisi, pemda, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan.
Komitmen pada Pembangunan Nasional
Mekeng menegaskan bahwa evaluasi akhir tahun bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari pembaruan strategi yang lebih responsif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Syukuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
Rangkaian rapat ditutup dengan syukuran atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2, H. M. Soeharto. Acara tersebut dihadiri pimpinan fraksi, tenaga ahli, sekretariat FPG MPR, dan sejumlah kader Partai Golkar.
Mekeng menyebut gelar tersebut sebagai pengakuan negara atas kontribusi besar Soeharto, mulai dari pemulihan ekonomi, penguatan Pancasila, stabilisasi politik, hingga pencapaian swasembada beras dan pembangunan infrastruktur dasar.
“Jangan melihat orang dari sisi negatif. Manusia tidak ada yang sempurna, dan jasa Pak Harto untuk negara ini sangat besar,” tegasnya.
Evaluasi akhir tahun ini mempertegas komitmen Fraksi Golkar MPR RI untuk terus menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi pembangunan nasional dan daerah.
