SPcom JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dengan memecat seorang staf Kementerian Pertanian yang mengaku sebagai direktur jenderal dan memalak petani hingga ratusan juta rupiah demi mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Amran mengatakan keputusan tersebut berat secara pribadi, namun harus dilakukan demi menegakkan integritas kementerian dan melindungi masyarakat. Ia menegaskan fasilitas negara berasal dari pajak rakyat sehingga segala penyimpangan wajib ditindak.
“‘Lapor Pak Amran’ membuahkan hasil. Ada traktor di 99 titik, dan setiap pengambilan dipungut bayaran, padahal itu gratis untuk rakyat. Ada pegawai Kementerian Pertanian, ya… diberhentikan. Apa boleh buat,” kata Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Menurut laporan masyarakat, pungutan ilegal berkisar antara Rp50 juta hingga Rp600 juta di berbagai daerah. Seluruh berkas kasus tersebut telah diserahkan ke kepolisian untuk pemeriksaan menyeluruh.
“Langsung tindaklanjuti. Kalau perlu, periksa hari ini. Dan Pak Sekjen, berhentikan staf itu. Enggak boleh. Saya sudah bilang, jangan macam-macam,” tegasnya.
Amran menilai tindakan pemerasan terhadap petani sangat tidak manusiawi karena mereka sudah hidup dalam kesulitan. Negara harus memastikan seluruh bantuan diberikan secara gratis tanpa pungutan apa pun.
Ia juga mengungkap adanya pihak luar kementerian yang turut menipu petani. Amran meminta aparat segera mengejar dan menindak mereka karena perbuatannya merugikan negara serta menghambat program bantuan nasional.
“Pelakunya dari Kementerian Pertanian satu orang. Dari luar lebih banyak. Yang dari Kementerian saya berhentikan hari ini,” ujarnya.
Dari 99 titik kejadian, setiap titik melibatkan beberapa penerima bantuan sehingga potensi kerugian sangat besar. Temuan ini menjadi dasar penindakan cepat melalui pengumpulan bukti dan pemeriksaan lanjutan.
Amran mengapresiasi keberanian masyarakat melapor. Dari 2.890 laporan yang masuk dalam satu minggu, sebanyak 504 telah diverifikasi dan ditindaklanjuti.
Ia kembali menegaskan bahwa bantuan traktor, benih, dan bibit—termasuk kakao, mente, kelapa, pala, dan tebu—adalah program gratis bernilai triliunan rupiah. Masyarakat diminta menolak dan melapor jika ada pihak yang meminta biaya.
Seluruh identitas pelapor dijamin kerahasiaannya. “Hanya saya dan satu asisten pribadi yang tahu. Kirim bukti tanpa takut, keamanan terjaga,” kata Amran.
Oknum Kementan yang diberhentikan diketahui bekerja di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, namun sering mengaku sebagai dirjen saat di lapangan. Ia bahkan mengaku telah menerima uang berkali-kali.
“Dia masih muda. Saya tanya, ‘Kamu ambil uang?’ Dia bilang, ‘Iya Pak, khilaf’. Bagaimana khilaf kalau bolak-balik ambil uang? Petani itu hidupnya sudah sulit,” ujar Amran.
Identitas lengkap oknum tersebut tidak diungkap karena proses selanjutnya ditangani penyidik. Sementara itu, pihak luar yang terlibat masih diburu aparat.
Amran menegaskan komitmen Kementan untuk membersihkan praktik kecurangan, memastikan bantuan tepat sasaran, dan melindungi petani sebagai pilar ketahanan pangan nasional.
