3 Tahun Anies di DKI. Transparansi Anggaran Kurang, Hingga Gagalnya OK OCE

Janji-janji manis Anies saat kampanye dulu tidak terealisasi

3 Tahun Anies di DKI. Transparansi Anggaran Kurang, Hingga Gagalnya OK OCE
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

JAKARTA - Anies Baswedan telah 3 tahun memimpin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik Anies yang kurang transparan saat menyusun APBD.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya Sarana mengatakan, yang paling utama adalah, Anies perlu meningkatkan transparansi anggaran, baik kepada DPRD maupun warga Jakarta.

"Perlu diingat bahwa APBD adalah uang rakyat yang diamanahkan ke pemerintah. Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan agar Gubernur Anies tidak alergi jika warga Jakarta ingin mengetahui rincian APBD sejak awal perencanaan hingga realisasi anggarannya," ujar William, Jumat (16/10/2020).

Anies diminta lebih cermat dalam mengelola anggaran. Contohnya pada kasus input anggaran lem aibon yang mencapai Rp 82 miliar.

"Ke depan, Gubernur Anies harus lebih hati-hati dan kalau perlu sisir anggaran dinas satu-per satu," tuturnya.

Sementara Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter menilai Anies tidak bisa menepati janji kampanyenya dalam hal program OK OCE.

"Saya juga menyoroti soal kesejahteraan, yaitu soal lapangan kerja. Saat itu Bapak Anies berjanji akan menyediakan lapangan kerja lewat OK OCE, sampai sekarang menurut saya itu tidak berjalan," ungkapnya.

Memang saat itu OK OCE berjalan bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Kala itu Anies-Sandi menargetkan dalam 5 tahun bisa menciptakan 200 ribu wirausaha baru. Sehingga kalau di rata-rata dalam satu tahun seharusnya ada 40 ribu wirausaha baru.

"Sekarang ini ada 24.000 (orang) kalau enggak salah (warga) DKI Jakarta di-PHK. Ini janji dia mana, yang saat itu dia berjanji menyejahterakan terkait lapangan kerja, tapi malah makin banyak yang di-PHK tahun ini," tandasnya.(Sp)