SPcom JAKARTA – Belanja negara baik pengadaan barang maupun jasa melalui sistem digital e-katalog telah mencapai Rp 50 triliun. Hal itu dibeberkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menekankan pentingnya transformasi digital.
Luhut mengatakan, dalam konteks pengadaan barang dan jasa, transformasi digital bukan sekadar tren global, tetapi menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
“Sampai dengan Desember 2024, digitalisasi belanja negara melalui e-katalog telah mencapai akumulasi pemerintah hingga Rp 50 triliun dari berbagai sektor, serta menurunkan biaya operasional hingga 40 persen dalam proyek ini adalah manfaat nyata dari sistem e-katalog,” kata Luhut, Selasa (10/12).
Lebih lanjut Luhut menjelaskan, implementasi belanja barang maupun jasa pemerintah melalui e-katalog ini bisa menimbulkan sebanyak lima dampak positif.
“Pertama, penghematan biaya melalui pengurangan 20 sampai 30 persen pengadaan. Yang kedua, efisiensi waktu, dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan ini dapat dipercepat menjadi hanya beberapa minggu berkat otomatisasi dan implementasi sistem digital,” jelas Luhut.
Selanjutnya, dampak positif yang ketiga adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas. Sebab sistem e-katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing, sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan.
Sehingga, sistem e-katalog juga dapat meminimalkan kasus korupsi di Indonesia. Kemudian, sistem belanja e-katalog juga dapat meningkatkan partisipasi penyedia. Sebab, dengan sistem online, menurut dia, partisipasi penyediaan barang dan jasa kini lebih mudah tanpa terkendala oleh lokasi atau birokrasi yang kompleks.
“Sebagai contoh, kami laporkan implementasi e-katalog Indonesia berhasil menarik lebih dari 13.000 penyedia dengan produk tayang yang sudah mencapai 11,91 juta per hari kemarin. Hal ini membuka peluang besar bagi usaha kecil dan menengah UKM untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional,” jelasnya.
Terakhir, lanjut Luhut, sistem e-katalog ini juga membuat Indonesia melakukan optimalisasi anggaran dengan memanfaatkan analisa data dalam sistem digital.
“Pemerintah dapat merancang pengeluaran yang strategis sekaligus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tutur Luhut.
“Tidak hanya sebagai alat, tetapi sebagai budaya baru dalam pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah. Transformasi digital bukan hanya tentang efisiensi dan penghematan, ini adalah tentang menciptakan pemerintah yang lebih responsif, transparan, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya. (SP)
