SPcom JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan pentingnya transisi energi untuk menghadapi krisis iklim. Dalam acara Indonesia Net Zero Summit 2025 yang digelar oleh FPCI, Eddy menyoroti data kualitas udara Jakarta dan kondisi es di Papua sebagai indikasi bahaya.
Eddy memaparkan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 menargetkan penambahan 43 GW dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT), termasuk rencana pembangunan energi nuklir modular. Ia optimistis, transisi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja hingga 2034.
Untuk mendukung upaya ini, Eddy mendorong kebijakan fiskal dan investasi agar menyasar sektor-sektor ekonomi hijau. Ia juga mengusulkan pembentukan Badan Ekonomi Karbon dan Penanganan Krisis Iklim untuk mengintegrasikan kebijakan lintas sektor dan memangkas birokrasi.
“Ketertinggalan dalam langkah dan kebijakan transisi energi akan membuat Indonesia kehilangan peluang ekonomi,” tegas Eddy.
Ia memperingatkan, jika tidak bertransformasi, Indonesia akan kehilangan investasi dan produk ekspor akan dikenakan pajak karbon. “Kita harus konsekuen untuk bertransformasi sekarang—bukan nanti,” pungkasnya.
