SPcom JAKARTA – Baru-baru ini, publik tengah ramai memperbincangkan penayangan video capaian program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di layar lebar bioskop. Video berdurasi singkat itu diputar sebelum film utama dimulai, lalu viral di media sosial karena dianggap tidak biasa.
Fenomena ini memicu pro dan kontra, ada yang menganggapnya bentuk transparansi pemerintah, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan etika serta regulasi yang mendasarinya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara ihwal pemutaran video tersebut di bioskop. Ia mengatakan penggunaan media publik untuk penyampaian pesan merupakan hal lumrah.
Sehingga, hal itu dinilai wajar selama tidak ada aturan yang dilanggar serta tak mengganggu kenyamanan publik.
“Sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan, keindahan, maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,” ujar Prasetyo, Minggu (14/9/2025).
Penayangan video kinerja Presiden Prabowo di bioskop diketahui mulai muncul sejak awal pekan ini, dan langsung ramai dan menjadi perbincangan publik.
Video pendek yang menampilkan Prabowo dan program-programnya yang ditayangkan sebelum pemutaran film di bioskop, viral di Instagram maupun TikTok.
Menurut pantauan, dalam video yang ditayangkan di layar lebar sebelum pembuka film itu menampilkan berbagai cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan Prabowo.
Dalam beberapa unggahan di media sosial, Prabowo menyampaikan perkembangan soal Koperasi Makan Bergizi Gratis (MBG), Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Selain itu, video juga menampilkan momen Prabowo blusukan ke desa-desa, menyapa warga, hingga berbincang dengan anak-anak penerima manfaat program.
Setelah video berakhir, layar menampilkan pengumuman singkat dari pihak bioskop agar penonton tidak melakukan perekaman, lalu film utama baru diputar.
Meski pihak istana menyebut hal ini wajar, sejumlah pihak menilai fenomena tersebut perlu ditinjau dari sisi regulasi. Beberapa pertanyaan yang muncul di publik antara lain, apakah tayangan capaian pemerintah di bioskop bisa dikategorikan sebagai iklan politik? Apakah ada aturan penyiaran atau periklanan yang mengatur hal semacam itu?
Dari sisi etika, sebagian masyarakat menyambut positif karena menilai video itu bisa meningkatkan transparansi program negara. Namun, ada juga yang merasa ruang hiburan seharusnya steril dari konten politik, sehingga tayangan seperti itu dianggap mengurangi kenyamanan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam era digital dan keterbukaan informasi, cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat semakin beragam. Namun pada saat yang sama, pengawasan publik terhadap transparansi, regulasi, dan etika penyampaian pesan tetap menjadi hal yang krusial. (SP)
