SPcom JAKARTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo terus mempercepat upaya penataan ruang demi mewujudkan Berastagi sebagai kota wisata yang berdaya saing. Dalam rangka percepatan tersebut, Bupati Karo, Antonius Ginting, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Kamis (25/9).
Rakor ini menjadi tahapan krusial dalam proses pengesahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Berastagi untuk periode 2025–2045. Sebelumnya, Pemkab Karo telah mengajukan permohonan persetujuan substansi melalui surat resmi pada 29 Agustus 2025.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Dr. Ir. Suyus Windayana, dalam arahannya, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam forum ini. Koordinasi bertujuan memastikan bahwa dokumen RDTR yang disusun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Antonius Ginting menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas fasilitas yang diberikan. Ia berharap proses persetujuan substansi RDTR Kota Berastagi dapat segera rampung.
“Dengan RDTR yang sah, Berastagi dapat dikembangkan sebagai kota wisata yang tertata, nyaman, dan berdaya saing di Sumatera Utara,” ujar Bupati Ginting.
Dukungan terhadap pengesahan RDTR juga datang dari legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Karo, Miltra Sembiring, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal implementasi RDTR yang berpihak pada masyarakat lokal.
“Kami di DPRD ingin RDTR ini mendukung petani, pedagang kecil, UMKM, serta menjaga budaya Karo dan kelestarian lingkungan Berastagi,” jelas Sembiring melalui media sosial resminya.
Pemkab Karo optimistis bahwa RDTR ini akan menjadi panduan utama agar Berastagi tumbuh sebagai pusat pariwisata, perdagangan, dan pertanian yang berkelanjutan serta memiliki identitas kuat di Sumatera Utara.
Bupati Karo didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas PUTR Kabupaten Karo, Kepala DPMPTSP Kabupaten Karo, dan Plt. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Karo. (Akorta)
