SPcom JAKARTA — Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Mahkamah Agung (MA) menuai sorotan. Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi menegaskan bahwa langkah hukum tersebut tidak boleh menghalangi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk segera menggelar Sidang Istimewa.
Pernyataan ini merespons manuver Gibran yang menolak mundur dari jabatannya dan berencana mengajukan permohonan PK terhadap Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., menilai wacana PK Gibran tersebut cacat prosedur jika dilihat dari dua aspek utama hukum tata negara.
Gibran Tak Punya Legal Standing
Menurut Teguh, berdasarkan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan PK ke Mahkamah Agung.
“Gibran bukanlah pihak dalam perkara tersebut. Secara hukum acara, ia tidak memiliki hak untuk mengajukan PK atas Putusan MA Nomor 742,” ujar Teguh dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
PK Tidak Menunda Sidang Istimewa MPR
Lebih lanjut, Teguh menjelaskan bahwa pengajuan permohonan PK pada prinsipnya tidak bisa menunda atau menghentikan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Oleh karena itu, wacana PK tersebut sama sekali tidak menghalangi MPR untuk melaksanakan Sidang Istimewa. Sidang ini merupakan bentuk penegakan atas dua putusan lembaga peradilan tertinggi, yakni:
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026.
Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Cegah Kebuntuan Politik, DPR Wacanakan HMP
Pria yang akrab disapa TSB ini juga mengingatkan MPR RI agar bertindak cepat. Ia menekankan pentingnya mencegah kekosongan hukum maupun kebuntuan politik (vacuum of power) akibat krisis konstitusional yang dibiarkan berlarut-larut. Pembiaran ini dinilai berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Sidang Istimewa MPR telah menjadi sebuah keniscayaan dan keharusan ketatanegaraan yang tidak boleh ditunda lagi,” tegasnya.
Desakan hukum ini rupanya sejalan dengan dinamika politik di Senayan. Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan II Tahun 2026, Selasa (10/11/2026), sejumlah fraksi partai politik telah menyuarakan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah politik ini disiapkan guna menindaklanjuti kedudukan hukum Gibran pascaputusan MK dan MA. (Egi)
