SPcom JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) segera menyesuaikan kapasitas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penyesuaian ini akan dilakukan melalui mekanisme grading atau penilaian ketat terhadap sarana dan prasarana dapur di masing-masing titik.
Langkah strategis ini diambil BGN untuk memastikan jumlah penerima manfaat sejalan dengan kemampuan fasilitas dapur SPPG. Selain itu, kebijakan ini menjadi kunci dalam menjaga standar kualitas dan keamanan pangan pada program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa proses penilaian kelayakan dapur ini akan dilaksanakan secara bertahap.
Tahap Pertama Fokus di Pulau Jawa
Pada tahap awal, grading akan menyasar titik-titik SPPG di Pulau Jawa yang saat ini telah melayani 2.500 penerima manfaat atau lebih. Hal ini mengingat konsentrasi dapur untuk program MBG di wilayah Jawa terbilang sangat tinggi.
“Grading ini dilakukan untuk memastikan setiap SPPG melayani penerima manfaat sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki,” ujar Tysa dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).
Tysa menegaskan, penilaian ini tidak hanya melihat seberapa banyak porsi makanan yang sanggup diproduksi. Lebih dari itu, kesiapan fasilitas dapur yang berkaitan langsung dengan higienitas, kualitas, dan keamanan pangan menjadi tolok ukur utama.
Fasilitas Terbatas, Kuota Penerima Disesuaikan
Salah satu aspek penting dalam proses grading SPPG ini adalah ketersediaan dan kelayakan alat-alat pendukung operasional dapur. Ketersediaan kompor dan mesin pendingin (chiller), misalnya, sangat krusial untuk menangani bahan makanan secara aman.
Ke depannya, kapasitas pelayanan sebuah dapur harus didasarkan pada kemampuan riil fasilitas, bukan sekadar mengejar target jumlah produksi harian. SPPG dengan alat terbatas wajib menyesuaikan kuota penerima manfaatnya.
“Sebagai contoh, apabila sebuah SPPG hanya memiliki jumlah kompor yang terbatas atau kapasitas chiller yang lebih kecil, maka jumlah penerima manfaat yang dilayani juga perlu disesuaikan. Prinsipnya, kapasitas pelayanan harus sebanding dengan kemampuan fasilitas dapur,” jelas Tysa.
Pemantauan Langsung BGN Pusat
Untuk mendapatkan data yang akurat, proses grading dan penetapan kapasitas akan dilakukan melalui pemantauan langsung oleh BGN pusat ke setiap lokasi SPPG.
Hasil pemantauan ini akan menjadi instrumen evaluasi berbasis kondisi lapangan. Tujuannya adalah memastikan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis berjalan semakin efektif, profesional, dan tepat sasaran.
“Melalui mekanisme grading, BGN terus memperkuat pengawasan dan tata kelola SPPG. Pelaksanaan program MBG tidak hanya untuk memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga mengutamakan kualitas layanan serta keamanan pangan,” tutup Tysa.
