Ada Hotel Beri Layanan Prostitusi, Kinerja Pemkot Jaksel Dipertanyakan

Bagaimana bisa aparatur wilayah terus kecolongan berulang kali

Ada Hotel Beri Layanan Prostitusi, Kinerja Pemkot Jaksel Dipertanyakan
Ketua Komite Bela Hak Rakyat, Joseph Hutabarat

JAKARTA - PSBB transisi yang diperpanjang oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan bahwa Ibu kota masih dalam status mengkhawatirkan kasus Covid-19. Semua elemen masyarakat harus bisa mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah.

Sementara pemerintah kota, wajib melakukan pengawasan kepada masyarakat untuk hal tersebut. Namun tupoksi tersebut nampaknya belum berjalan sesuai jalurnya.

Seperti di Pemkot Jakarta Selatan, ternyata banyak kecolongan adanya aktifitas pelayanan prostitusi dibeberapa tempat yang bukan perizinan usahanya. Ada pengusaha yang memiliki izin hotel dan restoran, juga menyediakan jasa pijat plus plus.

Ketua Komite Bela Hak Rakyat (Kobar), Joseph Hutabarat mengungkapkan, ada informasi dari masyarakat yang resah dengan kegiatan prostitusi dibalut usaha hotel dan restoran. Terutama di saat PSBB masih berlangsung.

"Hiburan malam saja belum boleh, apalagi pijat memijat yang pakai plus. Bagaimana protokol kesehatan bisa dijalankan, sementara untuk memberikan jasa pijat dan plusnya harus bersentuhan," ujar Joseph, Selasa (4/8/2020).

Saat ditanya lokasi tempat usaha yang melakukan pelanggaran, Joseph mengatakan berada di Jalan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.

"Di situ ada dua tempat yang izinnya hotel dan restoran, tetapi menyediakan jasa esek-esek. Padahal di pinggir jalan yang bisa dibilang protokolnya Jakarta Selatan. Peran pengawasan aparatur wilayah, lurah, camat, wali kota mana??," tuturnya.

Tidak hanya penyalahgunaan perizinan, namun pelanggaran yang mengkhawatirkan adalah tidak dipatuhinya aturan dari Pemprov DKI Jakarta.

"Entah kebobolan atau pura-pura tidak tahu juga, di Kemang itu banyak tempat dugem sudah buka kok tiap malam. Kok bisa ya, padahal aktifitasnya kan pasti terlihat ramai," ucapnya heran.

Joseph pun meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengevaluasi kinerja dari Wali Kota Jaksel Marullah Matali dan jajaran hingga ke tingkat kelurahan.

"Kalau mengawasi saja tidak mampu, apalagi menindak," tandasnya. (Sp)