SPcom DEPOK – Beredar sebuah video yang menunjukkan anggota DPRD Kota Depok berjoget. Aksi ini dilakukan setelah rapat paripurna dalam rangka HUT ke-23 DPRD Depok.
Terdengar suara alunan lagu Selamat Ulang Tahun dari Jambrud mengiringi kebahagiaan para anggota DPRD yang kompak mengenakan baju adat.
Namun di balik meriahnya perayaan ulang tahun itu, banyak warganet yang mengecam. Pasalnya, para anggota dewan dinilai tidak bersimpati dengan rakyat kecil yang tengah kesulitan menghadapi kenaikan harga BBM.
“Senang ya mantap, enak, muka-muka bahagia semua nggak mikirin harga sembako pada naik sama BBM,” komentar sebuah akun, Selasa (6/9/2022).
Ada pula yang menyinggung kinerja buruk anggota DPRD. Mereka menganggap para wakil rakyat tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan sejumlah permasalahan yang ada di Kota Depok, salah satunya kemacetan
“Urusin macetnya Depok sama jalanan berlobang wooyy, jgn pada hura-hura mulu ngabisin anggaran,” tulis warganet lainnya.
Menanggapi video viral itu, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Tajudin Tabri angkat bicara. Tajudin menganggap kegembiraan para anggota dewan saat merayakan HUT DPRD Kota Depok adalah hal yang wajar.
“Itu wajar saja karena ulang tahun kita. Kita pakai joget di HP, cuma begitu doang,” jelasnya.
Tajudin juga menyebut perayaan ini justru dilaksanakan secara sederhana. Ia mengatakan tak ada prasmanan karena ingin berhemat dan prihatin dengan kondisi masyarakat.
“Coba mana ada makan-makan kemarin, tidak ada makan prasmanan. Kita sangat-sangat hemat, sangat-sangat mengetahui kondisi masyarakat,” lanjutnya.
Dia kemudian menjelaskan bahwa selama dua tahun DPRD Depok tak merayakan ulang tahun lantaran pandemi COVID-19. Menurutnya, video yang beredar di media sosial hanya euforia semata dan dilakukan seusai acara.
“Sebelum COVID nggak ada perayaan. Dua tahun nggak ada perayaan. Itu di HP lagi momennya. Tapi sekali lagi kita juga turut prihatin dengan kenaikan BBM,” kata Tajudin.
Sementara itu soal kenaikan harga BBM, DPRD Depok akan memantau beragam sektor yang terimbas. Kenaikan harga BBM, menurutnya, sudah menjadi kewenangan pusat.
“Masukan sudah kita berikan, tapi kenaikan BBM nggak dibahas dari awal, tiba-tiba naik. Kita pantau tetap, salah satu tugas kita juga, fungsi pengawasan,” pungkasnya. (SP)