SPcom KAB MALANG – Alokasi belanja bersumber belanja tak terduga (BTT) sebesar Rp 1,5 miliar untuk pemulihan hewan ternak yang terdampak penyakit mulut dan kuku (PMK) disorot DPRD Kabupaten Malang.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin menilai penganggaran untuk pelaksanaan pembelanjaan yang dilakukan Pemkab Malang tersebut ‘ngawur’.
“Yang dilakukan Pemkab Malang dalam penganggaran, atau pembelanjaan atau pendistribusian itu tidak hanya spekulatif tapi itu ngawur,” ujarnya, Senin (12/9/2022).
Sebab, lanjut dia, selama ini atas kejadian PMK yang terjadi pada hewan ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Malang belum bisa menyajikan data ternak terpapar PMK secara akurat.
Dari pantauan Amin di lapangan, sudah puluhan ribu hewan ternak yang mati disebabkan PMK. Dari situ ia menilai dengan dianggarkan Rp 1,5 miliar sangat kurang sekali.
“Populasi (ternak) kita, itu kan puluhan ribu, sapinya saja, belum kambing dan hewan berkuku belah lain. Sehingga seharusnya Pemkab Malang menyajikan data yang valid, baru membelanjakan. BTT kita kan masih banyak, kenapa baru Rp 1,5 miliar yang dibelanjakan,” jelas dia.
Ditegaskan Amin, sejak terjadinya PMK pihaknya mendorong Pemkab Malang untuk lebih serius menangani. Oleh sebab itu, dari perhitungannya, setidaknya dibutuhkan anggaran hingga Rp 3 miliar untuk pembelanjaan obat dan vitamin.
“Kami akan minta penyajian data yang valid dan akurat dari OPD terkait. Karena saya yakin kalau datanya tidak akurat, prosesnya hingga pendistribusian (obat dan vitamin) tidak akan terdistribusi dengan baik. Tentu akan kita pastikan dalam pembahasan APBD Perubahan,” pungkas Amin.
Seperti diketahui, terjangkitnya PMK yang menyerang hewan ternak di Kabupaten Malang banyak yang menyebabkan kematian, sehingga banyak peternak yang keluar banyak biaya untuk penyembuhan juga banyak yang putus asa. (Putut)