SPcom JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajukan anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2024 sebesar Rp 128,15 triliun.
Hal ini diungkapkan oleh Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Pengajuan tersebut berdasarkan SB Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 dan Menteri Keuangan Nomor S-287/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023.
Perincian usulan anggaran itu yakni untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp 44 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp27 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 49 triliun.
Lalu Ditjen Perumahan diusulkan sebesar Rp6,19 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp580 miliar dan SIBBP Rp1,39 triliun.
Menurut Basuki, sesuai arahan Presiden RI seluruh pekerjaan konstruksi pada tahun 2024 tuntas pada tahun tersebut. Adapun prioritas utama pada tahun depan yakni kontrak tahun jamak atau multi years contract, kemudian Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR), dan direktif presiden.
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan 7 Prioritas Nasional”.
Basuki juga memaparkan bahwa realisasi anggaran 2023 per 4 Juni 2023 sebesar Rp31,98 triliun atau 22,70 persen dari total anggaran dengan progres fisik sebesar 24,95 persen.
Ini lebih tinggi dari realisasi keuangan tahun 2022 sebesar 19,21 persen dari total anggaran dan progres fisik sebesar 22,03 persen.