SPcom JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar, meminta pembangunan di Indonesia untuk lebih melibatkan rakyat sebagai pemilik negeri.
“Rakyat harus dilibatkan, rakyat tidak boleh ditinggalkan, karena pemilik negeri ini adalah rakyat. Pemerintah hanya pelaksana dari pemilik negeri ini,” kata dia dalam debat keempat Pilpres 2024 yang diselenggarakan oleh KPU di JCC Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Ia menegaskan bahwa pembangunan dan kebijakan nasional harus berpijak pada keadilan hukum, keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antargenerasi, keadilan agraria dan tentunya keadilan sosial.
Ia juga menyinggung soal dampak krisis iklim dan bencana ekologi yang terjadi di Indonesia, dan ia menilai bahwa dibutuhkan etika lingkungan dan keseimbangan antara manusia dan alam dalam menanggulangi krisis tersebut.
“Krisis iklim tidak diatasi dengan serius, bahkan ditunjukkan anggaran untuk mengatasi krisis iklim jauh dari anggaran program lain,” kata dia.
Sementara itu, Muhaimin sempat mengajarkan persoalan etika kepada calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka. “Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya, termasuk kita diskusi, bukan tebak-tebakan definisi, atau tebak-tebakan singkatan,” katanya.
Muhaimin, yang juga wakil Ketua DPR RI, menegaskan bahwa calon wakil presiden seharusnya berdiskusi pada tingkatan sebagai pengambil kebijakan untuk memimpin negara.
“Sehingga, jangan jangan, kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu, kita levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini,” kata dia berkelakar.
Pernyataan itu disampaikan oleh Muhaimin saat menanggapi pertanyaan Gibran terkait pasangan calon dan tim sukses nomor urut satu, yang sering menyebutkan soal lithium ferro phosphate (LFP) atau litium besi fosfat, yakni bahan yang digunakan untuk baterai.
Kemudian saat ditanya Gibran soal nikel, Muhaimin justru menegaskan bahwa “prinsipnya sederhana, di mana semua kembali ke etika.”
“Sekali lagi etika, etika itu adalah etika lingkungan, apapun yang menjadi kebijakan kita, menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, apapun yang digunakan untuk pembangunan bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan,” kata Muhaimin menegaskan.
Dia juga mengingatkan terkait komitmen, keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam, dan keseimbangan itu tidak bisa ditawar-tawar.