SPcom JAKARTA – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) akan mempercepat penderasan stok cadangan beras pemerintah (CBP) agar dapat berperan sebagai pengganjal ketersediaan pasokan di pasar jelang panen raya.
“Jadi kita punya waktu sekitar 2 bulan ini (untuk lakukan) mengganjal sampai dengan panen itu, di atas 3,5 juta ton. Ini nanti di Maret 2024,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (29/1/2024).
Arief menjelaskan, bahwa pihaknya telah diinstruksikan agar terus memastikan ketersediaan stok pangan strategis. Penderasan stok CBP ke berbagai lini pasar juga diminta disegerakan agar masyarakat dapat kian mudah memperolehnya.
“Jadi Bapak Presiden sekali lagi memastikan seluruh stok yang ada di semua daerah, itu ada stok beras. Hari ini di Purwomartani ini juga sama. Beliau ingin melihat ketersediaan di setiap gudang Bulog yang ada dan secured,” ucapnya.
Penderasan stok CBP tersebut akan konsisten dilaksanakan sampai panen raya mendatang. Hal itu lantaran BPS (Badan Pusat Statistik) sudah memberikan kerangka sampel area (KSA) bahwa pada bulan Maret nanti produksi beras akan mencapai 3,5 juta ton yang berarti di atas kebutuhan konsumsi nasional beras sebulan yang 2,5 juta ton.
“Kemudian beliau juga menyampaikan agar secepatnya menggelontorkan 200 ribu ton, ini beras komersial juga akan digelontorkan, segera. Kemudian beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) 1,2 juta ton itu juga harus digelontorkan segera,” sambungnya.
Arief menyampaikan bahwa beras impor akan diberhentikan saat panen raya karena Bulog sudah siap dengan stok di atas 1 juta ton. Kemudian nanti ditambah dengan menyerap produksi dalam negeri agar harga ditingkat petani bisa tetap baik.
“Lalu untuk total penerima bantuan pangan beras, seperti yang Bapak Presiden sampaikan total 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Datanya by name by address by picture, itu dari teman-teman Kemenko PMK. NIK (nomor induk kependudukan) sebagai basisnya. Kemudian yang membantu untuk mendistribusikan salah satunya adalah PT Pos Indonesia. Jadi ini akan sangat bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.