Terlibat Kasus Dana UKW BUMN, Tiga Pengurus PWI Pusat Mengundurkan Diri

SPcom JAKARTA – Rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) PWI kepada pengurus terkait penyelewengan dana hibah UKW dari Forum Humas BUMN telah dilaksanakan.

Ketua Umum PWI, Hendry Ch Bangun menjelaskan, pihaknya langsung melaksanakan rekomendasi DK. Meskipun saat ini masih ada yang dalam proses penyelesaian.

“Semua sanksi dan rekomendasi telah kami terima dan laksanakan sebagai bentuk kepatuhan kepada keputusan DK”, kata Hendry didampingi Ketua DK Sasongko Tedjo seusai Rapat Pleno yang diperluas, di Kantor PWI Pusat, Kamis (27/6/2024).

Tiga keputusan penting dalam rapat tersebut yakni, pertama, Pengurus Harian PWI Pusat menerima keputusan sanksi dan rekomendasi DK termasuk pengembalian dana cashback sebesar Rp.1.080.000.000 dan pertanggungjawaban dana fee sebesar Rp.691.000.000 yang sebagian masih dalam proses.

Kedua, menerima pengunduran diri dari Sekjen Sayid Iskandar, Wabendum Mohammad Ihsan dan Syarif Hidayatullah yang sebelumnya diminta DK dipecat dari kepengurusan.

Ketiga, pergantian pengurus yang telah mengundurkan diri dilaksanakan sekaligus pergantian pengurus lain berdasarkan kebutuhan organisasi.

Setelah keputusan dan sanksi DK dilaksanakan, maka Ketua Umum dan Ketua DK bersepakat mengakhiri kemelut yang mendera organisasi wartawan terbesar dan tertua itu dalam beberapa bulan terakhir.

Pada kesempatan itu Sasongko menjelaskan terkait dugaan terjadinya korupsi yang santer diberitakan di media. Dewan Kehormatan sesuai tugasnya, memastikan apakah ada pelanggaran PD PRT, Kode Etik dan Kode Perilaku. Dengan dikeluarkannya sanksi maka memang terjadi pelangggaran.

Namun DK tidak pernah menyatakan ada atau tidaknya korupsi karena itu sudah masuk ranah hukum. Yang selama ini disebutkan adalah dugaan penyalahgunaan keuangan. Setelah dikembalikan dan dipertanggungjawabkan maka barulah semua dinyatakan selesai.

Sasongko Tedjo dan Hendry sepakat semua permasalahan yang terjadi hendaknya dijadikan pelajaran berharga bagi PWI. Pengelolaan organisasi terutama keuangan harus semakin transparan dan akuntabel.

Rapat tersebut dihadiri juga oleh Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar

KorupsiKriminalitasPWIUKW
Comments (0)
Add Comment