SPcom BENGKULU – Dinas Kesehatan Bengkulu Utara mengaku telah mencairkan sekitar Rp 3,2 miliar, dari nilai proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) untuk penyedia jasa.
Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Anik Khasyanti mengungkapkan, proyek dijadwalkan berlangsung dari 30 Juli hingga 26 Desember 2024 dan hanya mencapai progres fisik 67,24 persen. Meski demikian, pencairan anggaran telah dilakukan dalam tiga tahap.
“Tahap pertama berupa uang muka sebesar 30 persen senilai Rp 1,4 miliar, disusul pencairan kedua senilai Rp 995 juta. Dan pencairan terakhir sebesar Rp 885 juta,” ujar Anik, Senin (6/1/2025).
Anik mengaku pihaknya telah memberikan teguran kepada CV Yorakha sebagai penyedia jasa pembangunan Labkesda tersebut.
“Kami dari Dinas Kesehatan Bengkulu Utara sudah melakukan berbagai upaya terkait pembangunan Labkesda. Baik itu dari sisi pengawasan yang sudah dilakukan oleh konsultan pengawas,” ungkapnya.
Terkait hal tersebut, Ketua Organisasi Masyarakat Peduli Pembangunan (MAPAN) Bengkulu, Amirul Mukminin menduga ada permainan anggaran di dalam proyek tersebut. Mulai dari proses lelang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Utara, hingga jajaran pejabat Dinkes.
“Dugaan permainan lelang oleh ULP BU menjadi sorotan utama kami. Mereka seakan tidak memperhatikan kesiapan kontraktor dalam melaksanakan pengerjaan laboratorium tersebut,” ucapnya.
Selain itu, MAPAN juga mencium dugaan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk laboratorium tersebut. Amirul menuding ada oknum pejabat Dinkes Bengkulu Utara yang terlibat dalam permainan ini demi menguntungkan diri sendiri dan pihak lain.
“Dugaan kami, ada oknum yang sengaja bermain. Mulai dari PPTK, Kepala Dinas, hingga Sekretaris (Dinkes). Kami menduga mereka terlibat dalam pelaksanaan proyek yang cacat ini,” jelasnya.
Sebelumnya, pada Senin (30/12/2024), Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara, Hasdiansyah memimpin sidak ke lokasi pembangunan. Ia sangat geram dengan mangkraknya proyek yang didanai dari APBN ini.
“Tentu ini merugikan keuangan negara dan daerah. Untuk mendapatkan dana pusat (APBN) itu tidak mudah, setelah dapat malah tidak terlaksana dengan maksimal,” katanya saat itu.(YG4)