SPcom PAPUA – Siswa SMP dan SMA di Kabupaten Nabire, Papua, menggelar aksi demontrasi dengan tujuan menolak program makan bergizi gratis (MBG), pada Senin, (17/2/2025).
Menanggapi hal itu, Kritikus Faizal Assegaf punya pernyataan menarik terkait penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.
Melalui cuitan di akun X pribadinya, Faisal Assegaf menjelaskan terkait perbedaan Gubernur, Bupati/Walikota yang dianggapnya setara dengan Presiden.
Pemimpin-pemimpin ini sama-sama dipilih oleh rakyat. Namun, hal yang membedakan terletak di kewenangan masing-masing.
“Gubernur & Bupati/Walikota setara dengan Presiden, sama-sama dipilih oleh rakyat,” tulisnya dikutip Selasa (18/2/2025).
“Hanya perbedaan peran, pembagian kewenangan pemerintah pusat & hak-hak yang dimiliki daerah atas prinsip keadilan,” jelasnya.
Adanya kewenangan-kewenangan ini yang tentu menjadi batasan agar tidak didominasi oleh Pemerintah pusat untuk berbagai hal.
“Idealnya desentralisasi bertindak mencegah dominasi pemerintah pusat. Demi melindungi kekayaan alam, budaya serta seluruh potensi yang tersedia,” tuturnya.
Karena itu, adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden masih perlu adanya peran tambahan dari Menteri atau sebagai.
Ditegaskan juga terkait kebijakan yang dikeluarkan tidak boleh bersifat intervensi khususnya untuk kemandirian otonomi daerah
“Kebijakan presiden atau peran pemantu presiden (menteri, dll), tidak boleh bersifat intervensi atas kemandirian otonomi daerah. Harus ditolak,” terangnya.
Sementara, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi buka suara soal siswa di Jawawijaya dan Nabire demo menolak Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasan mengingatkan menyampaikan aspirasi boleh saja asal jangan sampai ada kekerasan.
“Gini, kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan,” kata Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Hasan mengatakan tidak masalah jika ada yang menolak makan bergizi gratis, asal jangan menghalangi ke siswa lain yang membutuhkan. Ia mengingatkan agar dalam unjuk rasa pun tidak dalam menuntut untuk membatalkan makan bergizi gratis.
“Kedua, kalau ada yang nolak MBG karena itu hak mereka boleh tak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis. Kalau ada orang yang bilang mereka nggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang ‘kami nggak usah dikasih’, nggak apa-apa,” ujarnya.
“Tapi jangan sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak, itu halangi hak-hak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis,” lanjutnya. (SP)