SPcom DEPOK – Warga Kota Depok Jawa Barat menolak pembangunan tangki air (watertank) di lingkungan permukiman mereka. Hasil analisis teknis Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia (Lemtek UI) menguatakan khawatir tangki dengan kapasitas 10 juta liter air yang dibangun PDAM itu jebol dan mencelakai warga.
“Keberadaannya sudah ditolak warga karena merugikan, menimbulkan ketakutan dan keresahan karena membahayakan nyawa manusia karena keberadannya tepat di tengah pemukiman padat,” kata ekonom senior, Didik J Racbini.
Warga terdampak tetap ingin bangunan watertank yang diperkirakan menghabiskan dana Rp500 miliar dan terindikasi kuat korupsi pemerintahan sebelumnya direlokasi. Namun setelah empat tahun vakum karena ditolak warga proyek akan dikerjakan kembali dengan kondisi bangunan sudah semakin miring.
Diungkap Didik, hasil analisa Lemtek UI menemukan banyak cacat teknis yang serius pada design, jenis tanah dan konstruksi bahkan garis sepadan watertank. Di mana pekerjaan perkuatan struktur watertank tidak melibatkan warga terdampak untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan warga terdampak.
“Cacat teknis yang dianalisa oleh Lemtek UI yang akhirnya berimbas kerugian kepada warga terdampak dari watertank yang mulai berdiri di tahun 2022 menyebabkan tanah longsor, banjir lumpur ke komplek kami dan beberapa rumah,” kata Didik.
Penyerapan air longsor, serta jebol tembok-tembok pembatasan di komplek perumahan.
“Warga terdampak tidak pernah menghalangi pembangunan yang bersifat untuk kepentingan masyarakat tapi ada cara-cara yang sesui norma dan adab yang benar. Bahwa Depok bukan punya PDAM atau Pemkot dan watertank terbangun dari hasil uang tax payer masyarakat,” ujarnya.
Warga menyambut positif sidak yang dilakukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok ke lokasi, dan sekaligus kehadiran Gubernur Jawa Barat yang baru di kesempatan berbeda.
Warga terdampak meminta Gubernur Dedi Mulyadi dan Wali kota Depok bisa segera menghentikan pekerjaan penguatan struktur dan merelokasikan watertank ke tempat lain.
“Juga tidak kalah penting memeriksa proyek berbiaya setengah triliun tersebut, yang lebih penting dialihkan untuk pendidikan atau makan bergizi gratis,” kata Didik. (SP)