SPcom JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW), menolak wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang mewajibkan vasektomi bagi pria miskin sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos). Ia menyebut kebijakan itu diskriminatif, tidak manusiawi, dan melanggar hak asasi manusia.
“Vasektomi bukan solusi kemiskinan. Justru kebijakan ini menimbulkan kegaduhan dan melanggar prinsip keadilan sosial,” kata Hidayat dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).
Ia mendukung penolakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat dan Pusat, serta sejumlah dokter dan aktivis HAM terhadap wacana tersebut. Menurutnya, bansos merupakan hak konstitusional warga negara yang harus diberikan berdasarkan kebutuhan dan data, bukan dengan syarat yang tidak rasional.
“Bansos adalah program nasional yang diatur oleh Kementerian Sosial. Tidak pernah ada syarat vasektomi dalam penyalurannya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa fatwa MUI pada 2012 telah menetapkan vasektomi haram kecuali untuk alasan medis. Rekanalisasi (pembalikan vasektomi) pun tidak selalu berhasil dan membutuhkan biaya besar, yang jelas tidak mampu ditanggung warga miskin.
“Mayoritas warga Jabar beragama Islam dan menghormati fatwa ulama. Gubernur semestinya menggandeng MUI untuk cari solusi kemiskinan, bukan justru membuat kebijakan yang menyinggung keyakinan,” tambahnya.
Politikus PKS ini juga menyebut, Gubernur harusnya fokus mendukung Astacita Presiden Prabowo, terutama dalam penguatan sumber daya manusia. “Jangan buat wacana yang kontraproduktif dan malah melemahkan program nasional,” tutupnya.