Buruh Cilegon Tolak Omnibus Law dan Darurat PHK

Buruh Cilegon Tolak Omnibus Law dan Darurat PHK
Demo buruh depan kantor wali kota Cilegon

CILEGON - Sekitar 450 orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Solidaritas SP/SB Cilegon berunjuk rasa di depan kantor wali kota, Selasa (28/7/2020). Mereka menolak Omnibus Law dan darurat PHK.   

Ketua FSPKEP Cilegon Rudi Syahrudin mengatakan, saat ini secara tidak langsung sebagian perusahaan sudah memberlakukan RUU Omnibus Law dengan cara melakukan PHK sepihak terhadap karyawan. Seperti yang dilakukan PT. Selago Makmur Plantation Kota Cilegon.

"Selain itu ada indikasi yang mengarah kepada tindakan union basting/pemberangusan serikat pekerja," ujarnya.

DPC FSPKEP dan DPC FSPMI Kota Cilegon menolak RUU omnibus Law Cipta Kerja dan menolak PHK dampak pandemi Covid - 19. Buruh menolak secara tegas darurat PHK dan sudah terjadi di Cilegon.

"Bukannya kita alergi terhadap PHK. Tapi PHK terjadi dengan alasan pandemi Covid 19, kami meminta Wali kota tegas terhadap perusahaan yang mem-PHK karyawan tanpa mematuhi ketentuan undang-undang No. 13 tahun 2003," ucapnya. 

Sementara Asda I Pemkot Cilegon, Taufiqurrohman yang menemui pengunjuk rasa menyampaikan jika Omnibus Law ini kewenangan adanya di Pemerintah Pusat.

"Bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan maka pemerintah Kota Cilegon, akan melakukan koordinasi dengan pihak pengawas dari Disnaker Provinsi Banten," terangnya. 

Ia pun meminta kepada semua perusahaan jika akan melakukan PHK bisa berkoordinasi musyawarah dahulu dengan organisasi buruh.(pam)