SPcom PONOROGO – Tantangan persatuan bangsa di era digital semakin kompleks, mulai dari pemahaman agama yang sempit hingga derasnya arus hoaks. Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Plt. Sesjen MPR RI), Siti Fauziah, S.E., M.M., menegaskan pentingnya penguatan Empat Pilar Kebangsaan sebagai fondasi moderasi beragama dan penjaga harmoni nasional.
Hal tersebut disampaikan Siti Fauziah dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar atas kerja sama dengan Pengurus Daerah (PDA) Aisyiyah Ponorogo di Jawa Timur, Selasa (30/12/2025).
Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya Plt Bupati Ponorogo Hj. Lidyarista S.H, Ketua PDA Aisyiyah Ponorogo Hj. Titi Listyorini, serta Ketua Saudagar Perempuan Muslim Indonesia Dra. Mardiana Indraswati.
Di hadapan ratusan peserta dari Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (PCA) se-Ponorogo, Siti Fauziah menekankan bahwa keberagaman adalah kodrat bangsa yang harus dijaga dengan pemahaman agama yang moderat.
“Pemahaman agama yang lurus adalah yang mampu menghargai perbedaan. Saat ini, tantangan internal seperti fanatisme kedaerahan dan lemahnya keteladanan pemimpin masih menjadi keprihatinan kita bersama,” ujar Siti Fauziah.
Selain faktor internal, ia juga menyoroti pengaruh globalisasi dan peran media sosial yang diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Menurutnya, media sosial bisa menjadi sarana kebaikan, namun jika tidak bijak, berpotensi menjadi alat pemecah belah bangsa melalui intervensi kekuatan global.
Sebagai bagian dari edukasi, MPR RI membagikan paket buku materi Empat Pilar yang mencakup UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, serta buku rangkuman penjelasan konstitusi. Meski sebagian literatur diterbitkan sejak 2004, Siti Fauziah menjamin isinya tetap sangat relevan.
“Buku UUD 1945 ini memuat seluruh perubahan dari amandemen pertama hingga keempat. Sangat mudah dipelajari. Saya berpesan, jangan hanya ditumpuk, silakan dimanfaatkan atau dibagikan kepada pelajar dan mahasiswa yang sering mencari referensi ini,” tuturnya.
Siti Fauziah juga memberikan catatan khusus mengenai hilangnya pendidikan budi pekerti dalam kurikulum masa lalu, yang kini berdampak pada penurunan adab dan sopan santun di masyarakat.
“Ini adalah PR bersama. Para ibu adalah pendidik utama dalam keluarga. Saya titipkan nilai-nilai kebangsaan ini untuk ditularkan kepada anak cucu demi menyiapkan generasi emas Indonesia 2045,” pungkasnya.
Senada dengan Sesjen MPR, Plt Bupati Ponorogo Hj. Lidyarista mengingatkan warga agar tidak mudah termakan informasi palsu atau hoaks yang masif di media sosial.
“Kita harus bijak menyikapi kabar di handphone. Kadang ada laporan jalan rusak padahal faktanya sudah baik. Di sinilah pentingnya filter informasi agar nasionalisme kita tidak luntur,” tegas Lidyarista.
Sementara itu, Dra. Mardiana Indraswati menyoroti sisi implementasi ekonomi kerakyatan sesuai Pasal 33 UUD 1945. Ia membandingkan kemajuan Indonesia dengan negara lain dan menekankan bahwa korupsi masih menjadi batu sandungan besar bagi kemajuan bangsa.
“Indonesia masih berada di peringkat bawah dalam indeks persepsi korupsi. Ini memalukan dan harus kita sadari. Aisyiyah harus berperan aktif membangun kesadaran masyarakat untuk menciptakan daerah yang lebih bersih dan kuat, terutama dengan potensi pertanian luar biasa di Ponorogo,” tutup Mardiana.
