Kasus Nikita Mirzani-Elza Syarief. HAPI: Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

Meskipun kasusnya naik ke penyidikan, azas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung

Kasus Nikita Mirzani-Elza Syarief. HAPI: Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah
Ketua DPP Harian HAPI, Maria Salikin.

JAKARTA - Persepsi yang dibangun oleh Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya terhadap Elza Syarief dinilai sangat menyudutkan. Naiknya kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Nikita terhadap Elza ke tingkat penyidikan, dibuat seolah-olah ada keputusan bahwa advokad ternama tersebut bersalah.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Harian DPP Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI), Maria Salikin. Padahal, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di Penjelasan Umum butir ke 3 huruf C dengan jelas tertulis :

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

"Saya rasa walaupun laporan sudah naik ke tingkat penyidikan, seharusnya seorang Advokat tidak dapat mengatakan begitu saja status seseorang pada media atau khalayak umum. Karena di Indonesia kita mengenal “Azas Praduga tidak bersalah”," ujarnya, Senin (20/7/2020).

Pernyataan di KUHAP itupun dipertegas dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menurut Maria, Elza yang juga sebagai Ketum DPP HAPI tentu saja tidak mungkin gegabah dalam bertindak dan bertutur kata. Apalagi saat itu ELza Syarief sedang menjalankan profesinya.

Dan sesuai Undang-undang Advokat tahun 2003 pasal 16, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.”

Serta putusan Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan advokat tidak bisa dituntut secara pidana atau perdata dalam rangka kepentingan pembelaan klien baik di dalam maupun di luar persidangan.

Karena dalam hal ini masih ada juga proses dimana seorang Advokat harus melewati pemeriksaan di Organisasi Advokat dimana seorang terdaftar. "Sehingga masih terlalu dini untuk kasus ini karena masih banyak proses yang harus dilalui. Saya harap semua dapat menilai dengan baik dan tidak membangun opini-opini atau berasumsi, sehingga nanti akan menimbulkan hal-hal yang semakin melebar dan memperkeruh masalah," jelasnya.(Sp)