SPcom BOGOR — Penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi tahun 2026 antara Pelaku Usaha Distribusi (PUD) dan Penerima Pada Titik Serah (PPTS) se-Bogor resmi digelar pada Selasa, 30 Desember 2025. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor.
Manager Penjualan Jabar 2 dan DKI PT Pupuk Indonesia, Donny Rachman Wiratama, menyampaikan bahwa penandatanganan SPJB menjadi langkah awal pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bogor.
Hal ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama PT Pupuk Indonesia, PUD, dan PPTS resmi untuk memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan sesuai ketentuan dan mendukung Program Swasembada Pangan.
Donny mengungkapkan, hingga 29 Desember 2025, kinerja penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bogor telah mencapai 102 persen dibandingkan realisasi tahun 2024. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kepatuhan para pelaku distribusi dalam menjalankan aturan yang berlaku.
“Kami mengapresiasi seluruh PUD dan PPTS yang telah patuh menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan,” ujar Donny.
Melalui SPJB ini, seluruh pihak berkomitmen melaksanakan distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan Prinsip 7T, yakni Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Penerima bagi petani terdaftar.
Sementara itu, Ketua Tim Pupuk dan Pestisida (Pukpes) Distanhorbun Kabupaten Bogor, Dede Sopyandi, menegaskan bahwa SPJB menjadi dasar hukum dalam pengawasan dan pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan.
“Dengan penandatanganan SPJB ini, diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bogor semakin tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Tim Pukpes Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Uri Oktaria, jajaran AE dan AAE Penjualan Jabar 2 dan DKI, serta enam PUD dan 98 PPTS pupuk bersubsidi Bogor Raya.
