SPcom JAKARTA – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mempertanyakan objek survey Badan Pusat Statistik (BPS) Banten terkait hasil yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan naik.
“Kita harus bisa memisahkan mana yang murni masyarakat Banten mana yang dari luar Banten, yah seperti itu,” ujarnya, Jumat (25/2/2021) malam.
Menurutnya, salah satunya yang menjadi objek survei itu tidak hanya saja masyarakat yang memiliki KTP Banten.
“Masyarakat yang tinggal di wilayah Banten tiga bulan, dan tidak mendapatkan kerja walaupun tidak memiliki KTP Banten, itu dianggapnya adalah masyarakat Banten,” jelasnya.
Namun Andika mengaku pemerintah akan tetap menstimulan angka kemiskinan di provinsi Banten. Hal ini mengacu pada intruksi Presiden melalui optimalisasi RPJMD 2021 Provinsi Banten.
“Yang pertama adalah penanganan kesehatan, kedua adalah perlindungan sosial, ketiga pemulihan ekonomi. Ya itu salah satu target perencanaan kebijakan penekanan angka kemiskinan,” tandasnya
Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten merilis angka kemiskinan. Dari hasil maka terlihat angka kemiskinan di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan pada tahun 2020.
Kepala BPS Provinsi Banten, Adhi Wiriana menerangkan, angka kemiskinan di perkotaan naik 0,82 persen atau naik 67 ribu menjadi 540 ribu jiwa. Dibandingkan dengan Maret 2020 yaitu 472 ribu jiwa.(Kor)
