SPcom BEKASI – Biaya operasional RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi membengkak dan terancam akan tutup akibat lonjakan pasien Covid-19 di Kota Bekasi menyebabkan keadaan ekonomi memburuk.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (Pepen), mengatakan saat ini pihaknya tengah meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini bertujuan untuk dapat membantu mempercepat proses pencairan dana.
“Saya saat ini sempat minta bantuan BPKP Pusat karena hampir Rp 171M. Walaupun itu tahapan dari 2020 tapi ini udah mengganggu fiskal, sudah mengganggu likuiditas keuangan RSUD. Insya Allah Kepala BPKP akan mengkoordinir baik ke Kemenkes, Kemenkeu untuk segera membantu mencairkan. Walaupun tidak sekaligus, secara bertahap,” ujar Pepen, Kamis (24/6/2021).
Pepen juga mengatakan jumlah total hutang yang belum dibayar saat ini sebesar Rp 170 miliar. Namun angka tersebut mendapat biaya tanggungan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS.
“Kalau total semua hampir 170an (miliar), tapi kan ini ada beberapa, ada yang dari BPJS memang karna beban peserta, ada penanggungan Kemenkes karna persoalan Covid,” kata Pepen.
Pepen juga mengatakan pihaknya memang mengalami kendala dalam waktu tenggat pembayaran karena harus mengurus hal-hal pembayaran dan akan menyerahkan ke BPKP.
“Kalau kita sudah kirim ke Kemenkes kan ada verifikator, harus ke BPKP pusat macem-macem. harus buat satu dan lain hal. Oleh karena itu saya kemarin ke BPKP untuk minta bantuan percepatan,” kata Pepen.
“Kalau sudah diverifikator oleh BPJS ini Kementerian kan tidak berbelit lah, terus pada saat disampaikan ke BPKP. BPKP juga membuatkan langkah- langkah proses sehingga mempercepat pencairan,” sambungnya.
Sebelumnya, Pepen menyebut anggaran penanganan Covid-19 di Kota Bekasi sudah tidak ada. Bahkan, biaya tagihan rumah sakit di RSUD telah mencapai Rp 81 Miliar. (SP)
