SPcom JAKARTA – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro yang tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 kembali direvisi oleh Pemerintah. Dampak dari revisi tersebut, kegiatan operasional mal semakin dibatasi sampai pukul 17.00.
“Rencana kebijakan tersebut tidak akan efektif. Apalagi jika hanya diterapkan terhadap fasilitas yang sudah menerapkan protokol kesehatan seperti mal,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, Selasa (29/6/2021).
Alphonzus meminta, pemerintah agar dapat mempertimbangkan rencana mal tutup jam 17.00 WIB. Sebab, menurutnya, kebijakan tersebut tidak efektif menekan laju penyebaran Covid-19.
Justru Alphonzus menilai, jika rencana tersebut tetap dijalankan, hal itu akan berdampak besar terhadap gerak perekonomian. Parahnya lagi, dunia usaha kembali terpukul dan terpuruk.
“Jangan sampai pengorbanan besar di bidang ekonomi menjadi sia-sia akibat kebijakan yang diputuskan tidak efektif untuk mengurangi jumlah kasus positif COVID-19,” pungkasnya.
Sementara, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito, mengatakan perubahan atas pelaksanaan PPKM Mikro ini merupakan hasil rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden Joko Widodo.
Pembatasan ini juga dilakukan untuk bisa mengendalikan supaya Covid ini tidak semakin menyebar. Di mana dalam satu hari sudah tembus di atas 21.000 kasus.
“Pembatasan aktivitas sosial akan kita batasi, melakukan pembubaran kerumunan dengan tegas, meniadakan kegiatan sosial kemasyarakatan, ini juga harus ditegakkan dengan baik,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Ganip, dalam pelaksanaan revisi PPKM Mikro nantinya akan diberlakukan work from home (WFH) di zona merah dan orange sebesar 75%, sisanya work from office (WFO) 25%. (SP)
