Junimart Girsang Minta PP dan FBR Disanksi, Pemuda Pancasila DKI: Sangat Picik!

SPcom JAKARTA – Pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Junimart Girsang yang meminta agar Kemendagri memberi sanksi kepada Ormas Pemuda Pancasila (PP) dan FBR menuai reaksi keras.

Ketua MPW PP DKI Jakarta, Thariq Mahmud mengatakan bahwa Junimart bukanlah orang yang bijak.

“Kalau kita pukul rata semua anggota DPR RI adalah koruptor, kan kita salah. Masih banyak yang benar, jangan karena satu yang korupsi DPR RI dibubarkan,” ujarnya, Minggu (21/11/2021).

Tidak sampai di situ, Thariq pun memberi contoh kasus kader partai politik yang menaungi Junimart, PDI Perjuangan.

“Kan ada juga (kader) PDIP yang tersandung kasus hukum termasuk korupsi, khususnya bansos. Bukan berarti kita harus bubarin partainya,” jelas Thariq.

Thariq meminta Junimart lebih bijak melihat kasus bentrokan yang belakangan terjadi antara PP dan FBR. Karena hal tersebut dilakukan oleh segelintir oknum dari kedua Ormas.

“Harus bijak melihat bahwa ini ada oknum dari kedua Ormas. Tidak bisa semena mena, komentar dari anggota DPR RI yang juga praktisi hukum melihat ini dari sisi sempit. Sangat picik kalau harus dibubarkan,” tegasnya.

Thariq pun menyinggung peran PP terhadap NKRI. Lahir pada 28 Oktober 1959, dibidani oleh Jendral Ahmad Yani, A.H Nasution dan beberapa petinggi militer saat itu.

Sejak awal berdirinya, PP tidak pernah sepi dari gerakan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ketika Pancasila dalam ancaman dan hendak dirongrong oleh barisan PKI, dengan sigap kader-kader PP tampil sebagai perisai penyelamat.

Sekitar tahun l965 ketika PKI gencar menelusup di segenap sendi kehidupan masyarakat, kerap berhadapan secara fisik dengan anggota PP.

“PP itu Ormas nasional, bukan lokalan. Kami dari Pemuda Pancasila meminta Junimart Girsang sebagai anggota DPR RI merevisi kata-katanya di media publik,” tandasnya.

Sebelumnya pernyataan Junimart Girsang ditayangkan beberapa media terkait bentrokan antara PP dan FBR. Ia meminta Kemendagri memanggil pengurus kedua Ormas, yang dianggapnya telah meresahkan masyarakat.

“Apabila masih tetap menimbulkan keresahan di masyarakat tentu Kemendagri bisa mencabut izin dari Ormas itu atau tidak memperpanjang perizinannya,” katanya, dikutip dari Detik.com. (Dar)