SPcom JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani membeberkan kecurangan pemerintah daerah dalam penyebaran bantuan sosial (bansos). Salah satunya yakni memainkan data, sehingga penyebarannya tidak tepat sasaran.
Pemda kerap memasukkan para pendukung atau tim suksesnya (timses) saat pemilihan sebagai masyarakat dalam kategori miskin.
“Ada masalah tata kelola. Jadi pemda akan memilih keluarga miskin yang memberikan suara bagi mereka, tapi dia bukan benar-benar miskin,” kata Sri Mulyani, Selasa (9/5).
“Karena memberikan suara bagi saya, maka mereka terdaftar. Bahkan yang paling buruk, yang diberikan bansos adalah mereka yang menjadi tim suksesnya didaftarkan,” imbuhnya.
Bendahara negara tersebut mengaku, polemik bansos tersebut merupakan konsekuensi Indonesia menganut sistem politik demokrasi bebas.
Tak hanya itu, hal tersebut juga dipicu adanya mekanisme desentralisasi supaya pemda dapat mandiri mengelola masyarakatnya.
Untuk itu, Sri Mulyani meminta pemerintah melakukan perbaikan data sosial dan ekonomi masyarakat melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Ia juga mengeluhkan kementerian dan lembaga yang tidak menginginkan data terpusat. Padahal, data terpusat lebih terjamin kebenarannya.
Bank Dunia menyebut, program bansos dan jaminan sosial yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini jauh lebih efektif menurunkan angka kemiskinan ketimbang program subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Bantuan sosial tidak hanya lebih efisien untuk mengurangi kemiskinan tetapi juga sangat progresif dalam mengurangi ketimpangan,” demikian tertulis dalam laporan World Bank dikutip, Selasa (9/5).
Program bansos dinilai Bank Dunia dapat mengurangi dampak buruk pengangguran hingga kesehatan bagi masyarakat kelompok ekonomi bawah. Meski begitu, program tersebut diberikan pemerintah hanya menyasar pekerja formal saja. (SP)
